10 Ribu Buruh Bakal Demo di Istana 1 Juni 2025, Ini Tuntutannya

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan pekerja atau buruh se Jabodetabek akan menggelar demonstrasi di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Minggu 1 Juni 2025.

1. Total Massa Buruh

Ristadi mengatakan total massa aksi yang terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut ditargetkan tembus 10 ribu pekerja yang berasal dari berbagai daerah. Aksi ini dalam rangka menuntut pemerintah untuk serius memberantas praktik impor ilegal yang dinilai merugikan industri dalam negeri.

"Sampai dengan tadi pagi masa yang terkumpul sudah sekitar 8 ribuan, target kami akan ada 10 ribu orang berkumpul untuk demo di Istana Negara pada Minggu 1 Juni 2025," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/5/2025).

Ristadi menjelaskan, praktik impor ilegal ini menjadi biang kerok terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri. Sebab kehadiran barang impor telah mendominasi pasar sehingga produk dari industri dalam negeri kurang terserap.

Menurutnya, kurang terserapnya produk dalam negeri ini lantaran kurang kompetitif dari segi harga jika dibandingkan produk impor. Sebab, ada harga pokok produksi yang lebih mahal untuk industri di dalam negeri karena terlilit pajak, sedangkan impor ilegal sudah bebas dari pajak.

2. PHK Buruh

Ristadi mengatakan, berdasarkan catatan KSPN setidaknya sejak awal tahun 2025 hingga akhir April kemarin ada 61.351 orang yang menjadi korban PHK.

Tercatat lebih dari 60 Perusahaan Industri TPT skala menengah dan besar yang telah menelan korban PHK ratusan ribu pekerja akibat dari Perusahaan melakukan PHK baik karena Perusahaan Tutup maupun melakukan PHK karena Efisiensi, dan sekarang Perusahaan - Perusahaan TPT terus dihantui oleh melemahnya dan ketidakpastian order/pesanan sehingga akibatkan ancaman PHK terhadap pekerja masih terus membayangi.

"Dalam dua tahun terakhir ini, tekanan impor murah dan melemahnya daya beli masyarakat telah membuat industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil dalam negeri semakin terpuruk," sambungnya.

Ristadi menambahkan setidaknya ada 5 tuntutan utama yang akan dibawa dalam aksi demonstrasi yang akan digelar pada 1 Juni mendatang. Pertama berantas praktik impor ilegal dan hukum pelaku-pelakunya. Kedua, perketat aturan impor ilegal untuk melindungi keberlangsungan industri dalam negeri.

Ketiga, lakukan tindakan antisipatif untuk mencegah terjadinya PHK semakin meluas dan lindungi korban PHK agar menerima haknya sesuai aturan yang berlaku serta bisa terserap kembali bekerja. Keempat, secara umum wujudkan kebijakan yang melindungi industri dalam negeri sekaligus melindungi pekerja buruh yang masih bekerja dan mampu membuka lapangan kerja baru untuk rakyat Indonesia. Kelima, tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum.

(Taufik Fajar)