Industri Perhotelan Krisis Akibat Efisiensi Anggaran Pemerintah

JAKARTA - Pengusaha hotel berharap pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi kegiatan rapat atau acara pemerintahan di hotel. Pasalnya, kebijakan ini memberi dampak signifikan terhadap tingkat okupansi, terutama bagi pelaku industri perhotelan di daerah.

“Kami berharap pemerintah akan mengkaji kembali kebijakan penghematan ini, mengingat industri perhotelan merupakan industri yang padat karya,” kata manajemen emiten perhotelan, PT Griptha Putra Persada Tbk (GRPH), dikutip dari keterbukaan informasi, Senin (2/6/2025).

Manajemen juga menyebut pembatasan tersebut telah memengaruhi segmen bisnis MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) yang sebelumnya menjadi salah satu andalan pendapatan.

Dengan status sebagai industri padat karya, bisnis hotel dinilai menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Emiten pengelola Hotel Griptha Kudus mencatat penurunan permintaan untuk penyelenggaraan acara dari instansi pemerintahan dalam beberapa waktu terakhir.

Meskipun demikian, GRPH optimistis dengan potensi pasar dari segmen non-pemerintah.

“Di luar segmen event pemerintahan, Perseroan masih yakin industri akan mampu bertahan dan bertumbuh selama ekonomi di Indonesia tumbuh secara umum,” jelas manajemen.

Sebagai langkah antisipatif, GRPH memperkuat kolaborasi dengan vendor acara dan travel agent untuk menggali peluang dari sektor swasta maupun personal seperti pernikahan, reuni, dan gathering.