ASEAN Tegaskan Hutan Jadi Kunci Mitigasi Perubahan Iklim

JAKARTA - Negara-negara ASEAN menekankan peran kehutanan sosial, solusi berbasis alam dan pendekatan ekosistem sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di COP30 di Belem, Brasil. Dalam hal ini, Indonesia menegaskan posisi hutan sebagai jantung aksi iklim di ASEAN.

Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan Julmansyah menjelaskan, hutan bukan sekadar ekosistem, tetapi fondasi kehidupan, budaya, dan ketahanan iklim kawasan, di mana komunitas lokal dan adat menjadi pusat strategi keberlanjutan.

"Hutan-hutan ini bukan hanya ekosistem, tetapi juga fondasi mata pencaharian, identitas budaya, keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim di kawasan kita. Inilah mengapa Negara-negara Anggota ASEAN telah menjadikan hutan sebagai pilar utama strategi iklim kita, termasuk melalui NDC yang lebih ambisius dan inisiatif regional seperti Visi ASEAN 2045,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Kawasan ASEAN merupakan rumah bagi lebih dari 206 juta hektar hutan, yang mencakup hampir setengah dari luas daratan ASEAN. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN terus memperkuat komitmen iklim mereka melalui NDC yang lebih ambisius dan visi jangka panjang seperti Visi ASEAN 2045.

Salah satu capaian penting yang disoroti adalah finalisasi Pedoman dan Alat Bantu untuk mewujudkan NbS/EbA di ASEAN dalam implementasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Perhutanan Sosial. Menurut Julmansyah, pedoman ini—yang dikembangkan secara kolaboratif melalui Kelompok Kerja ASEAN tentang Kehutanan Sosial, Kelompok Kerja ASEAN tentang Perubahan Iklim Hutan, UN-REDD, dan mitra—memberikan panduan praktis, berbasis ilmu pengetahuan, berpusat pada komunitas, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Julmansyah juga mewakili ASEAN untuk menyampaikan posisi bersama mengenai isu kehutanan di COP30. Ia menegaskan dua poin utama:
Pertama, ASEAN menekankan bahwa pendanaan iklim yang berkelanjutan dan dapat diprediksi sangat penting untuk mendukung perlindungan hutan, pemulihan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mencapai Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC).

"Pendanaan iklim harus memfasilitasi implementasi penuh REDD+, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Solusi Berbasis Alam dan Ekosistem. Dukungan semacam ini sangat penting untuk memperkuat kesiapan dan kapasitas institusional negara-negara anggota ASEAN dalam mitigasi dan adaptasi berbasis hutan," jelasnya.

Kedua, ASEAN menekankan perlunya pengembangan kapasitas yang ditingkatkan untuk memperkuat sistem teknis dan institusional dalam MRV, akuntansi karbon, dan pelaporan transparan di bawah Kerangka Transparansi yang Ditingkatkan.

"Pengembangan kapasitas harus mendorong kolaborasi regional yang inklusif, mendukung transfer teknologi, dan mempromosikan pertukaran pengetahuan dan informasi," ujarnya.

(Feby Novalius)