Segini Kekayaan Gus Miftah Disebut Terima Dana dari Korupsi DJKA

Selain itu, Gus Miftah pernah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Dalam jabatan tersebut, hak keuangan dan fasilitas yang diterima mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Dalam Perpres tersebut disebutkan, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi utusan khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis Pasal 22 Perpres Nomor 137 Tahun 2024.

Merujuk Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000 yang mengatur hak keuangan menteri kabinet, menteri negara menerima gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Selain itu, terdapat tunjangan jabatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 sebesar Rp13.608.000 per bulan, sehingga total gaji pokok dan tunjangan jabatan mencapai Rp18.648.000 atau sekitar Rp18,6 juta per bulan.

Selain gaji dan tunjangan tersebut, terdapat fasilitas lain yang melekat pada jabatan, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, pelayanan kesehatan, biaya perjalanan, serta biaya pemeliharaan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

(Feby Novalius)