Universitas Republik Indonesia Dibiayai APBN, Purbaya: Nanti Saya Cek Lagi

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait skema pendanaan Universitas Republik Indonesia (URI) yang kabarnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya mengaku akan mengecek lebih lanjut sumber anggaran bagi perguruan tinggi yang pimpinannya baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Namun, menurut Purbaya, sebagian pendanaannya kemungkinan berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

"URI nanti sebagian dari dana itu, saya enggak tahu, akan cek lagi. Kalau enggak salah ada hubungan dengan Kementerian Dikti Saintek," kata Purbaya saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo, Kamis (23/7/2026).

Ketika ditanya apakah seluruh pembiayaan URI akan bersumber dari APBN, Purbaya belum dapat memastikannya.

"Nanti kita lihat," ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tidak mungkin kita punya kekayaan alam yang sedemikian melimpah, tetapi sumber daya manusianya rendah," ujar Aris.

Menurut Aris, URI akan mengedepankan pendidikan berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) agar Indonesia mampu menguasai teknologi secara mandiri.

"Oleh karena itu, Pak Presiden fokus mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dengan demikian bangsa ini akan menguasai teknologi sendiri," katanya.

Aris menambahkan, URI tidak hanya berfokus pada bidang STEM. Kampus tersebut juga akan membuka berbagai program studi lain, termasuk kesehatan dan kedokteran, untuk menjawab kebutuhan tenaga medis di Indonesia.

"Macam-macam, salah satunya fokusnya ke situ, tapi prodi-prodi yang lain tentunya juga akan banyak. Misalnya kesehatan, kedokteran. Kita juga perlu kedokteran itu harus ditingkatkan karena sangat kurang sekali," ujarnya.

Sementara itu, mengenai mekanisme rekrutmen maupun pengelolaan URI, Aris mengatakan penjelasan lebih rinci akan disampaikan oleh Gubernur Universitas Republik Indonesia.

"Ah nanti teknisnya biar Pak Gubernur Universitas Republik Indonesia ya," pungkasnya.

(Feby Novalius)