“Yang harus dipangkas adalah birokrasi dan fungsi yang duplikatif, bukan fungsi strategis negara. Jangan sampai kita mengejar struktur yang ramping tetapi kehilangan kemampuan mengendalikan sektor vital,” kata Nanda.
Di sisi lain, SP Patra Logistik menyatakan siap terlibat dalam proses transformasi BUMN. Serikat pekerja menilai keterlibatan pekerja tidak hanya penting dalam mengawal kepentingan tenaga kerja, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan tata kelola perusahaan.
Bagi SP Patra Logistik, efisiensi dan penguasaan negara bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila proses streamlining dilakukan berdasarkan kajian bisnis, kepentingan nasional, serta kebutuhan ketahanan energi.
Dengan pendekatan tersebut, penyederhanaan struktur BUMN diharapkan menghasilkan perusahaan yang lebih lincah, profesional, transparan, dan kompetitif, sekaligus tetap mampu menjalankan fungsi strategisnya.
“Prinsipnya sederhana: BUMN harus semakin efisien, tetapi negara tidak boleh kehilangan kendali atas penyaluran BBM. Efisiensi harus memperkuat ketahanan energi nasional, bukan justru melemahkannya,” pungkas Nanda.
(Feby Novalius)