Prabowo Ingin Universitas Negeri Gratis, Kebutuhan Anggaran Diprediksi Rp1 Triliun per Kampus

JAKARTA - Ekonom senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai keinginan Presiden Prabowo untuk menggratiskan biaya pendidikan tinggi bukanlah hal yang sulit. Sebab hanya perlu melakukan realokasi anggaran pendidikan yang sebelumnya sudah tersedia.

Didik memproyeksikan kebutuhan biaya operasional untuk setiap kampus atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan skala besar jika mau digratiskan hanya butuh sekitar Rp500 miliar-Rp1 triliun. Sementara untuk PTN ukuran kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp200-500 miliar.

Meski demikian, kalau akses pendidikan tinggi mau digratiskan, maka sudah seharusnya ada pembatasan penerimaan mahasiswa baru. Jalur mandiri yang selama ini menjadi sumber pendapatan perguruan tinggi harus dihentikan karena sudah mendapat pembiayaan dari negara.

"Di PTN penerimaan mahasiswa baru dibatasi, tetap berdasarkan asas meritokrasi, kemampuan dan harus prioritas adalah untuk mahasiswa yang kurang mampu," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Menurut Didik, tugas komersial yang selama ini dibebankan kepada PTN untuk mencari pembiayaan operasional untuk menambal modal dari APBN, menjadi celah yang rentan diwarnai praktik-praktik korupsi. Sebab dengan model ini kampus punya semacam otonomi khusus yang bisa menentukan nasib calon mahasiswa.

"Jalur mandiri dikomersilkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK mencokok oknum-oknum," tambahnya.

Dia menambahkan, hal tersebut kerap terjadi berulang karena di satu sisi kampus memiliki kepentingan finansial untuk menjalankan opsionalnya, apalagi kalau ukuran kampus yang cukup besar. Sehingga fungsi komersialisasi dengan membuka jalur penerimaan 'berbayar' atau mandiri, dilakukan oleh pihak kampus.

"Hal ini berulang terjadi bukan hanya karena perilaku beberapa oknum, tetapi desain penerimaan dengan kewenangan menentukan harga tiket masuk mahasiswa, kemudian menjurus kepada kepentingan finansial kampus, komersialisasi dan berujung pada korupsi," lanjutnya.

Dia menilai sudah seharusnya PTN menjadi lembaga riset yang tidak lagi membagi fokus dalam mencari uang untuk menghidupi operasionalnya. Hal tersebut harus dibarengi dengan proses seleksi yang berkualitas karena akan diberikan insentif berupa pendidikan gratis.

"Dengan melakukan efisiensi dan right sizing PTN, maka pemerintah bisa membiayai dana operasional PTN utama antara Rp500 miliar sampai Rp1 triliun, sedangkan PTN kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp200-500 miliar," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan biaya pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar (SD) hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat.

Prabowo mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya tersebut.

"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis," katanya Prabowo dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat malam.

Prabowo kemudian merinci jenjang pendidikan negeri yang menurutnya harus digratiskan.

"Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," tegasnya.

Kepala Negara juga menyinggung sumber pendanaan untuk mewujudkan kebijakan pendidikan gratis tersebut. 

Menurut Prabowo, salah satu sumber pendanaan dapat berasal dari pengembalian uang negara yang selama ini dikorupsi atau dicuri.

"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)