Anggaran Pendidikan Dinilai Salah Sasaran, Anak Buah Sri Mulyani Beri Penjelasan Ini

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara soal alokasi dana pendidikan yang dinilai salah sasaran. Sebab, setengah anggaran pendidikan dinilai dialokasikan untuk dana desa.

"Beberapa hari ini beredar informasi seolah alokasi dana pendidikan disalurkan melalui Dana Desa sehingga peruntukannya tidak jelas alias salah sasaran. Dipastikan hal tersebut tidak benar!," jelas Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prabowo dikutip dari akun twitter resminya @prastow, Senin (8/7/2024).

BACA JUGA:Anggaran Pendidikan Rp346 Triliun Masuk Postur Dana Desa, Menko PMK: Buat Bangun PAUD 

Dikatakan Yustinus, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) atau kini Transfer ke Daerah (TKD) sesuai UU 1/2022) adalah skema transfernya, bukan peruntukan program atau kegiatan.

Baca Juga:

RI Bakal Stop Ekspor Kelapa Gelondongan, Targetkan Nilai Tambah Rp2.400 Triliun dari Hilirisasi  

Sehingga dana Pendidikan sendiri dialokasikan melalui TKD non Dana Desa, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan komponen lainnya.

"Tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD. Dana Desa dialokasikan untuk keperluan lain yang spesifik sesuai dengan kebutuhan di desa," lanjut Yustinus.

BACA JUGA:Anggaran Pendidikan Rp346 Triliun Kok Masuk Postur Dana Desa, Buat Apa? 

Dia menjelaskan, berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang APBN 2024, total anggaran pendidikan tahun 2024 adalah Rp665 triliun. Alokasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp241,4 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) Rp346,5 triliun dan Pembiayaan Rp77 triliun.

Sementara untuk TKD, alokasi anggaran pendidikan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp212,1 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp132,1 triliun (DAK Fisik Rp15,8 triliun dan DAK Non Fisik Rp116,3 triliun) serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp2,2 triliun.