JAKARTA - Pemerintah mencabut izin usaha lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah akibat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luas konsesi lima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, total area terbakar pada lima konsesi tersebut mencapai sekitar 1.169 hektare.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pemegang PBPH memiliki kewajiban menjaga kawasan serta menjalankan seluruh kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran yang melekat pada izin. Keputusan ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar penegakan hukum karhutla dilakukan tanpa pandang bulu.
"Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tapi juga tajam ke atas," ujar Menhut, Selasa (22/9/2026).
Ia berharap pencabutan izin tersebut memberi efek jera kepada pemegang konsesi lainnya agar tidak melakukan pembakaran maupun pembiaran terhadap kejadian karhutla di arealnya.
1. PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi sekitar 29.140 hektare.