JAKARTA - Izin usaha lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan dicabut. Langkah ini diambil akibat pelanggaran fatal berupa pengabaian dan pembiaran terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area konsesi mereka.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa setiap pemegang PBPH sejatinya memikul kewajiban mutlak untuk menjaga kawasan serta menjalankan seluruh prosedur pencegahan dan pengendalian karhutla.
"Namun sekali lagi, karena mereka mengabaikan dan tidak peduli dengan kewajiban itu, maka hari ini izin lima perusahaan tersebut resmi saya cabut," tegas Menhut di Kalimantan Tengah, Senin (21/9/2026).
Pencabutan izin usaha ini berawal dari penemuan indikasi kuat pembiaran karhutla di wilayah operasional lima perusahaan yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, total area terbakar pada lima konsesi tersebut mencapai 1.169,13 hektare dari total luas konsesi sebesar 92.464 hektare.
Penindakan tanpa kompromi ini juga menjadi bagian dari eksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum lingkungan.
"Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum tidak pandang bulu. Tidak hanya tajam kepada yang kecil, tetapi juga tajam ke atas," ujarnya.
Ia berharap sanksi berat ini menjadi peringatan keras (warning) dan memberi efek jera bagi seluruh pemegang izin konsesi hutan lainnya di Indonesia agar tidak melakukan pembakaran maupun pembiaran karhutla.
1. PT Wana Lestari Jaya (Sanggau dan Sekadau, Kalbar): Luas konsesi 29.140 hektare (luas terbakar 47,84 hektare).
2. PT Prima Multi Buana (Banjar, Kalsel): Luas konsesi 11.882 hektare (luas terbakar 18,20 hektare).
3. PT Pancaran Wana Nusa (Lamandau, Kalteng): Luas konsesi 3.812 hektare (luas terbakar 497 hektare).
4. PT Grace Putri Perdana (Lamandau, Sukamara, dan Ketapang): Luas konsesi 28.990 hektare (luas terbakar 374,99 hektare).
5. PT Babugus Wahana Lestari (Kapuas, Kalteng): Luas konsesi 18.640 hektare (luas terbakar 231,10 hektare).
(Feby Novalius)