Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi Rp879,1 triliun atau 53,6 persen dari pagu Rp1.639,2 triliun. Realisasi tersebut meningkat 25,1 persen dari Rp702,8 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Secara lebih rinci, belanja pegawai hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp259 triliun, setara 72,3 persen dari pagu dan tumbuh 21,7 persen.
Belanja pegawai terutama digunakan untuk pengangkatan sekitar 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru serta pembayaran tunjangan bagi pendidik non-PNS.
Selanjutnya, belanja barang tercatat Rp389 triliun atau 55,1 persen dari pagu dan meningkat 67,5 persen.
Peningkatan itu terutama terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penyaluran Rp131,3 triliun, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta Rp10,1 triliun, insentif biodiesel Rp21,4 triliun, pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rp11,3 triliun, serta stabilisasi pangan Rp3,3 triliun.
Adapun belanja modal mencapai Rp159,8 triliun atau 56,3 persen dari pagu dan tumbuh 14,3 persen, yang digunakan untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan dan irigasi.
Realisasi antara lain terdapat di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp43,1 triliun, Kementerian Pertahanan Rp44,6 triliun, Polri Rp36,1 triliun, serta Kejaksaan sebesar Rp10,4 triliun.
(Dani Jumadil Akhir)