MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah berupaya mengejar target penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggenjot realisasi Kredit Program Perumahan (KPP), sekaligus menggerakkan roda ekonomi rakyat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Langkah percepatan pembiayaan ini dirancang agar semakin luas, cepat, mudah, murah, transparan, serta tepat sasaran demi mengerek Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa jajarannya harus turun langsung ke lapangan guna memastikan distribusi fasilitas KUR Perumahan tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami harus mengecek langsung proses KUR Perumahan ini kepada nasabah dan harus memastikan prosesnya cepat, murah dan mudah serta tidak ada pungli,” ujar Maruarar dalam keterangan resminya, Selasa (6/10/2026).
Maruarar mengingatkan soal akselerasi layanan pembiayaan perumahan harus menjadi fokus bersama antara pemerintah, perbankan, pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan pelaku UMKM. Kolaborasi erat antarsektor tersebut dinilai krusial agar manfaat program pembiayaan hunian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Jangan kita jadi pemerintah yang sabar, karena rakyat tidak sabar, kita harus bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi,” tuturnya.
Demi memperbesar daya jangkau pembiayaan rumah subsidi, pemerintah terus memacu kapasitas pendanaan melalui skema KPP. Alokasi plafon KPP tahun 2026 yang sebelumnya dipatok Rp36 triliun kini diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dinaikkan hingga mencapai Rp50 triliun.
Berdasarkan data hingga 3 Oktober 2026, realisasi KPP telah menyentuh angka Rp26,78 triliun yang disalurkan kepada 112.713 debitur. Capaian tersebut setara dengan 69,62 persen dari target Rencana Teknis Perbankan (RTP).
Penyaluran program KPP saat ini didukung oleh 29 bank mitra yang terdiri atasbHimpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga perbankan swasta.
Khusus untuk wilayah Jawa Barat, penyerapan KPP tercatat telah mencapai Rp4,19 triliun atau sekitar 64,88 persen dari target wilayah. Bank BJB menjadi salah satu bank penyalur di daerah tersebut dengan target pembiayaan sebesar Rp500 miliar.
Hingga awal Oktober 2026, Bank BJB telah merealisasikan penyaluran KPP senilai Rp90,7 miliar kepada 179 debitur. Menilik target keseluruhan tahun 2026, Bank BJB membidik ekspansi pembiayaan bagi 1.286 debitur dengan alokasi total Rp500 miliar.
Maruarar pun mendorong Bank BJB untuk terus memacu laju penyalurannya agar semakin banyak masyarakat serta pelaku usaha yang menikmati manfaat dari pembiayaan hunian ini.
“Saya doakan Bank Jabar kembali ke peringkat 1, tentunya dengan semangat, kerja keras dan lebih cepat karena program KUR Perumahan ini sangat bermanfaat dan menyentuh langsung rakyat,” kata dia.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar berpuas diri dengan melihat angka capaian di atas kertas, tetapi wajib mengawal proses di lapangan agar berjalanbefektif dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah harus turut mengecek langsung proses dan pelaksanaan KUR Perumahan. Kita harus memastikan prosesnya sesuai dengan yang diinginkan Presiden Prabowo, yaitu memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Maruarar menekankan bahwa regulasi yang diterbitkan harus menjadi jalan keluar, bukan justru menjadi beban birokrasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta rutin mengevaluasi dan membenahi mekanisme yang ada agar aturan pembiayaan semakin praktis dan mudah diakses.
“Kita harus memberikan regulasi dan solusi yang baik dan cepat. Jangan sampai aturan-aturan yang ada malah menyulitkan rakyat untuk mendapatkan manfaat,” jelasnya.
Kementerian PKP, kata Maruarar tolok ukur Program 3 Juta Rumah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fisik hunian, melainkan juga bertumpu pada kemudahan akses pembiayaan subsidi, kekuatan ekosistem usaha pendukung, serta kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
(Taufik Fajar)