Kredit Program Perumahan Tembus Rp7,4 Triliun, Menteri PKP Dorong UMKM Naik Kelas
JAKARTA - Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) oleh BTN secara kumulatif telah mencapai Rp7,4 triliun sejak program tersebut diluncurkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program ini dapat menjadi instrumen untuk mendorong pelaku UMKM di ekosistem perumahan naik kelas.
Dari total tersebut, pembiayaan terdiri atas Rp5,4 triliun KPP Supply dan Rp2 triliun KPP Demand. Kedua skema tersebut menyasar sisi penyediaan rumah sekaligus masyarakat produktif yang membutuhkan pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha.
Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa mengatakan, KPP memiliki peran strategis karena pembiayaan menjangkau dua sisi sekaligus, yakni pelaku usaha dalam penyediaan rumah serta masyarakat produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan.
“Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Helmy dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, Jumat (11/9).
Pada sisi supply, KPP dapat dimanfaatkan antara lain oleh developer, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dengan plafon kredit hingga Rp5 miliar. Sementara itu, KPP Demand memberikan pembiayaan hingga Rp500 juta bagi UMKM perorangan untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usaha.
Helmy mengatakan potensi pertumbuhan KPP masih terbuka lebar. Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, BTN mencatat 353 peminatan dengan total plafon Rp424,944 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas 57 peminatan KPP Supply senilai Rp288,970 miliar dan 296 peminatan KPP Demand senilai Rp135,974 miliar.
