Hadapi MSCI, Indonesia Butuh Negosiator Ulung

JAKARTA — Indonesia dinilai patut berterima kasih kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI) karena telah mendorong pembenahan persoalan struktural di pasar modal, terutama transparansi kepemilikan saham dan tata kelola perdagangan yang selama ini menjadi sorotan.

Dalam waktu relatif singkat, otoritas Indonesia telah mengumumkan sejumlah langkah reformasi. Langkah tersebut mencakup keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih terperinci, pelaporan High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan menuju persyaratan minimum free float sebesar 15%. MSCI juga menyinggung langkah-langkah tersebut dalam rilisnya pada 15 Oktober 2026.

Namun, di tengah berbagai upaya pembenahan tersebut, MSCI justru membuka konsultasi atas usulan perubahan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menilai kemajuan yang diumumkan belum menunjukkan dampak yang konsisten dan signifikan dalam menjawab persoalan transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta efektivitas penegakan aturan.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Bagi Adhamaski Pangeran, menilai situasi ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Indonesia, khususnya dalam menyusun strategi negosiasi dengan MSCI.

“Reformasi memang harus terus berjalan. Kita harus mengakui bahwa pasar modal Indonesia memiliki persoalan struktural yang telah lama mengakar dan perlu dibenahi, sehingga dorongan MSCI menjadi momentum untuk memperbaikinya,” ujarnya, Senin (19/10/2026).