Pemerintah Minta Tambah Kuota Premium 1,35 Juta Kl

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral meminta penambahan kuota untuk premium sekitar 1,35 juta kiloliter (kl) dalam RAPBNP 2011.

Hal tersebut diungkapkan Dirjen Migas KESDM, Evita Herawati Legowo saat rapat kerja dengan Anggota Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Selain meminta tambahan premium, pemerintah juga meminta tambahan kuota untuk solar sebanyak 1,07 juta kl dari sebelumnya 13,08 juta kl menjadi 14,15 juta kl. Untuk kerosene atau minyak tanah, pihaknya meminta pengurangan kuota dari sebelumnya 2,32 juta kl menjadi 1,80 juta kl. "Kerosene dikurangi mengingat karena adanya konservasi minyak tanah ke gas," ujarnya.

Permintaan penambahan kuota tersebut akan diajukan dalam RAPBNP 2011 yang sebelumnya dalam APBN kuota BBM bersubsidi hanya sekira 38,59 juta kl akan berubah menjadi 40,49 juta kl.

Menurutnya, over kuota BBM bersubsidi disebabkan karena tidak jadinya pengaturan terhadap BBM bersubsidi. Pertumbuhan kendaraan yang lebih dari rata-rata serta banyaknya penyelewengan terhadap BBM bersubsidi.

"Permintaan penambahan kuota karena pengaturan BBM bersubsidi jenis premium yang belum terlaksana, banyaknya penyelewengan serta banyaknya industri yang menggunakan BBM bersubsidi," ujarnya.

Untuk mengantisipasi over kuota, pihaknya juga berkomitmen mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menggunakan BBM bersubsidi secara bijak. Selain itu pihaknya juga akan memperkuat pengawasan di setiap SPBU.

Sebagai informasi, realisasi konsumsi BBM bersubsidi per 15 Juni 2011, yakni sebagai berikut. Konsumsi premium sudah mencapai 11,03 juta kl. Selanjutnya, konsumsi kerosene mencapai 0,85 juta kl. Adapun solar mencapai 6,32 juta kl, dan LPG sebesar 1,38 juta ton.