Menteri ESDM Harus dari Kalangan Profesional
JAKARTA - Sudah terlalu lama kursi "panas" Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kosong. Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga menetapkan siapa Menteri ESDM definitif pasca-lengsernya Arcandra Tahar akibat tersandung kasus dwikewarganegaraan.
Pengamat Energi Marwan Batubara menilai, sudah waktunya hak preogratif Presiden digunakan untuk mengisi posisi strategis ini. Terlalu larut, kata Marwan, membuat opini Presiden akan dianggap dikendalikan orang-orang berkepentingan, karena belum mengumumkan juga siapa Menteri ESDM baru.
"Kalau nanti dibilang boneka kan enggak mau, tapi faktanya seperti boneka. Kenapa hak preogratif tidak digunakan. Ini menunjukkan pemerintah tidak bisa mengendalikan orang-orang berkepentingan (sektor ESDM) di sini," ujar Marwan, saat dihubungi Okezone.
Menurut Marwan, posisi strategis Menteri ESDM sebaiknya di sisi dari kalangan profesional. Jangan dari partai politik karena banyak kepentingan di dalamnya. Akan tetapi, semua kembali lagi pada Presiden, kapan dirinya mau memutuskan siapa Menteri ESDM-nya.
"Dari profesional dong, tapi jangan Arcandra bisa jadi bulan-bulan nanti kalau Presiden angkat dia lagi. Masih banyak yang lainnya," terangnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini kekosongan kursi Menteri ESDM diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Dirinya ditunjuk Presiden untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM selama Menteri ESDM definitif belum diputuskan.
(Fakhri Rezy)
