Menteri Rini: Divestasi Saham Freeport Bisa Selesai Akhir 2018
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan skema ambil alih saham PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal rampung tahun depan. Sehingga proses divestasi sendiri dapat terlaksana akhir tahun 2018.
"Target kita 2018 bisa selesai. Jadi kita harapkan divestasi ini bisa selesai akhir 2018," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (31/8/2017).
Baca juga: Menteri Rini: Holding BUMN Tambang Sanggup Beli Divestasi Saham Freeport
Selain holding BUMN tambang, Rini mengatakan pemerintah akan duduk bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bahkan, Rini membuka kemungkinan hadirnya institusi pembiayaan dalam pembahasan pengambil alihan divestasi saham Freeport.
"Sekarang prosesnya BUMD perlu kita libatkan sejak awal. Jadi Pemprov dan Pemda jadi kita duduk. malah kita mengajak BPJS Ketenagakerjaan itu," terang dia.
Baca Juga: Kuasai 51% Saham Freeport, Indonesia Jadi Pengendali Operasional
Selain itu, Menteri Rini mengatakan kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak PT Bursa Efek Indonesia sebagai otoritas pasar modal Indonesia. Pembahasan tentang skema pembayaran divestasi saham Freeport juga bakal diajukan langsung kepada Menteri Keuangan dan Menteri ESDM.
"Menteri Keuangan dan Menteri ESDM kita usulkan sekaligus saja. Karena kalah stags malah secara finansial structure kita. Jadi kita mengharapkan full 51%. Kan kita juga lebih jelas positioning kita," kata dia.
Sekadar informasi, dalam perundingan antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan, dengan pihak PTFI yang dihadiri CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, terdapat beberapa keputusan antara dua belah pihak.
Baca Juga: Sudah Sowan ke Menteri Jonan, Rini Soemarno Ingin Holding BUMN Tambang Beli Saham Freeport
Hasilnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sepakat untuk mendivestasikan sahamnya kepada negara sebesar 51%.
Selain itu, Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022 atau setelah perjanjian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbitkan. Freeport Indonesia juga sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK).
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
