Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sri Mulyani: 343 Kepala Daerah Berperkara Hukum, Mayoritas Menyangkut Pengelolaan Keuangan Daerah

Yohana Artha Uly , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2017 |10:34 WIB
Sri Mulyani: 343 Kepala Daerah Berperkara Hukum, Mayoritas Menyangkut Pengelolaan Keuangan Daerah
Foto: Menkeu Sri Mulyani (Yohana/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku prihatin terhadap maraknya korupsi di daerah dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya yang menjadi penyebab adalah terjadinya monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan serta lemahnya akuntabilitas.

Ia menyebutkan berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 2016, sebanyak 71 perkara tindak pindana korupsi terjadi di tingkat provinsi. Selain itu juga, sebanyak 107 perkara tindak pidana korupsi terjadi di tingkat kabupaten/kota.

Baca juga: Sri Mulyani: Sering Kali APBD Disusun Tak Patuhi Undang-Undang

"Bahkan sebanyak 343 kepala daerah berperkara hukum di kejaksaan, kepolisian‎, dan KPK. Dan sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. Ini jumlah yang luar biasa masif," ujar Sri Mulyani di Hotel Marlynn, Jakarta, Jumat, 1 desember 2017.

"Pengadaan barang dan jasa meski pakai e-procurement masih bisa di mark up. Ada jual beli jabatan di daerah, ini yang harus diperangi seluruh komponen,"lanjutnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Geleng-Geleng, 70% APBD Habis Hanya untuk Bayar Gaji PNS

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, tata kelola keuangan yang baik prinsipnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Hal ini agar membuat masyarakat tahu bagiamana dana dikelola dan dialirkan untuk kepentingan mereka.

Oleh sebab itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah daerah perlu lebih didorong untuk disiplin segera menerapkan sistem e-planning, e-budgeting dan e-procurement. Dengan penerapan ketiga sistem, maka masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Baca juga: Tak Produktif, Sri Mulyani Sindir Pengelolaan APBD yang Tanpa Hasil

"Kemampuan daerah perencanaan penganggaran dibantu teknologi APBD-nya makin baik lewat e-planning, e-budgeting, e-procurement, itu untuk memerangi pengelolaan APBD sehingga transparan, akuntable dan bebas korupsi," jelasnya.

(tro)

(Rani Hardjanti)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement