Pembangunan 10 Bali Baru Perhatikan Kerawanan Bencana
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun kawasan pariwisata alias 10 Bali Baru lewat program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dalam pengembangan tersebut, Kementerian PUPR juga akan memperhatikan peta rawan bencana.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Selain itu, pihaknya akan menerima masukan dari Badan Geologi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Koordinasi kita selanjutnya dengan berbagai instansi terkait, contohnya Badan Geologi yang kita sering intens komunikasi. Juga kepada BNPB serta BMKG. Artinya, koordinasi ini kita galang lebih luas lagi, kepada instansi-instansi lain selain Kemenpar, Bekraf, Kemenko Maritim, serta Pemda terkait," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (15/2/2019).
Baca Juga: Indonesia Incar Nomor 1 Wisata Halal Dunia
Hadi menjelaskan, dalam proses pengembangan kawasan pariwisata diserahkan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Setelah itu, barulah Kementerian PUPR melakukan penyelarasan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan detail seperti kondisi bangunan hingga nilai sejarah dari bangunan itu sendiri.
Sebagai salah satu contohnya dalam pengembangan wilayah KSPN di Danau Toba. Dalam pengembangan KSPN di sana, Kementerian PUPR memperhatikan masalah sosio kulturalnya juga.
Dia menyebut, banyak makam-makam leluhur dan keluarga dari masyarakat di sekitar Toba, juga menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh pihaknya. Agar, keberadaan makam-makam itu tidak terganggu dengan proses pengembangan wilayah Toba sebagai salah satu KSPN.
Baca Juga: Kemenpar Berharap Aset Pariwisata Diasuransikan
"Jadi kita bangun infrastrukturnya juga harus hati-hati, agar bagaimana proyek yang sedang kita kerjakan ini tidak mengganggu mereka dari aspek pembangunan jalannya, pelabuhannya, dan lain sebagainya," katanya.
Selain itu, memperhatikan aspek ketahanan bencananya. Artinya dari segitiga struktur tanah dan kondisi bangunan juga akan menjadi perhatian khusus dalam pengembangannya.
"Begitu juga soal kebencanaan yang menurut pertimbangan kami itu memang harus aman di atas tanah, dan juga di bawah tanah. Makanya itu tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Badan Geologi, BMKG dan BNPB," katanya.
(Feby Novalius)
