nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Masalah Ketahanan Pangan Tak Bisa Diselesaikan dalam 100 Hari, Ini Penjelasannya

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 13 Mei 2019 20:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 13 320 2055214 masalah-ketahanan-pangan-tak-bisa-diselesaikan-dalam-100-hari-ini-penjelasannya-ZnhcGobJKk.jpeg Foto: Taufik/Okezone

JAKARTA - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), bersama Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), Indonesia menggelar diskusi terkait ketahanan dan harga pangan di 100 hari pemerintahan baru.

Dewan Pembina Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Khrisnamurthi mengatakan, dirinya mengingatkan kepada semua pihak agar jangan pernah membayangkan masalah pangan bisa dirubah 100 hari pada pemerintahan baru.

"Masalah pangan itu, tidak bisa dirubah dalam jangka 100 hari. Kerena akumulasi apa yang terjadi saat ini sama seperti 5 tahun dan 10 tahun yang lalu," ujarnya di Hotel Le Meridien Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca Juga: Begini Upaya Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok di Bulan Puasa

Mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut menuturkan untuk membangun sawah setidaknya perlu memakan waktu 5 tahun. "Jadi, tidak banyak dilakukan oleh Presiden apabila 100 hari menyelesaikan terkait pangan," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal menyatakan, dalam mengatur ketahanan dan harga pangan di Indonesia yang harus diperbaiki yakni sistem perdagangannya bukan produksi. Sebab, produksi membutuhkan waktu panjang.

"Dalam waktu 100 hari pertama yang memang harus menjawab ini (persoalan pangan), bisa dilakukan pada tingkatan perdagangan. Apabila perdagangan ini dirubah skema intensif pada petani akan berubah. Ini akan memperbaiki, sekarang tidak pedagang ditutup konsumen rugi dan petani rugi," jelas dia.

Baca Juga: Jelang Puasa, Mentan Request Ini ke Menko Darmin

Maka itu, lanjut dia, impor beras dan jagung diperbolehkan saja, tetapi dengan biaya masuk 50%. Di mana biaya masuk itu pemerintah bisa mendapatkan uang. "Uang itu bisa digunakan untuk kompensasi petani. Dan dengan impor petani juga untung," ungkap dia. (yau)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini