Butuh 3.958 Pegawai Baru, Jakarta Instansi Daerah dengan Formasi CPNS Terbanyak
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini menyusul ditandatanganinya surat pendaftaran CPNS 2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.
Melalui surat tersebut, diketahui pendaftaran akan mulai berlangsung pada tanggal 11 November 2019 secara online melalui SSCASN BKN. Satu orang pelamar hanya boleh mendaftar di satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian/lembaga/pemda.
Baca Juga: Tak Ada Jabatan Administrasi di CPNS 2019, Ini Alasannya
Pada rekrutmen kali ini, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengumumkan bahwa akan dibuka pada 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah daerah. Adapun total jumlah alokasi formasi sebanyak 37.425 untuk instansi pemerintah pusat dan 114.861 untuk instansi pemerintah daerah.
Dari sekian banyaknya formasi tersebut, akan ada 3.958 formasi yang dialokasikan ke Provinsi DKI Jakarta. Jakarta sekaligus menjadi instansi pemerintah daerah yang memiliki jumlah alokasi formasi terbanyak di antara daerah-daerah lainnya.
Baca Juga: Ada 68 Instansi Buka Lowongan CPNS, Begini Cara Daftarnya
Kemudian, di sektor Jawa Barat akan tersedia formasi yang hampir menyentuh angka 2.000, yakni sebanyak 1.934 formasi. Lalu, ada juga Kota Bandung dengan formasi sebanyak 868. Tidak hanya di Barat, Jawa Tengah juga memiliki formasi yang cukup banyak hingga mencapai 1.409 formasi.
Jika melihat ke Timur, maka Kamu akan mendapati bahwa Jawa Timur juga memiliki formasi yang lumayan, yaitu sebanyak 1.817. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan hanya mendapatkan alokasi formasi sejumlah 222.
Perlu diingat, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengimbau agar calon pelamar berhati-hati terhadap kemungkinan adanya penipuan terkait seleksi CPNS 2019. Menurut BKN, jenis penipuan yang kerap ada selama ini beragam, mulai dari Surat Keputusan (SK) palsu hingga simulasi soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang mengatasnamakan BKN.
"Tidak ada satu orang atau pihak manapun yang bisa membantu kelulusan," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya.
(Feby Novalius)
