Menko Luhut: Larangan Ekspor Nikel Hanya Sementara

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 29 Oktober 2019 20:40 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 29 320 2123344 menko-luhut-larangan-ekspor-nikel-hanya-sementara-o8Jo0jNyCa.jpg Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, larangan ekspor bijih mineral atau ore nikel yang berlaku sejak hari ini, Selasa (29/10/2019), hanya bersifat sementara. Hal itu terkait, keputusan yang diambil melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) karena melonjaknya ekspor komoditas tersebut.

Lonjakan terjadi sejak penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi itu mempercepat larangan ekspor bijih nikel dari 1 Januari 2022 menjadi 1 Januari 2020.

Baca Juga: Mulai Besok, Pemerintah Resmi Larang Ekspor Bijih Nikel

Menurutnya, lonjakan ekspor bijih nikel naik tiga kali lipat atau menjadi 100-130 kapal ekspor per bulan. Padahal normalnya hanya 30 kapal setiap bulan.

"Lonjakan luar biasa terjadi sudah dua bulan dari awal September. Itu merusak dan merugikan negara. (Eksportir) manipulasi kadar dan kuota yang dijual," kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Luhut Binsar Panjaitan Tiba di Istana Negara 

Luhut menduga, ada oknum perusahaan yang menggenjot ekspor bijih nikel jelang berlakunya aturan pelarangan di 2020. Penambang berlomba-lomba menjual bijih nikel dalam jumlah besar, bahkan melebih kuota yang diberikan pemerintah.

Tak hanya lonjakan ekspor, dia juga menilai beberapa ekspor yang dilakukan belum memenuhi persyaratan yang berlaku, meliputi kadar rendah 1,7% dan pembangunan smelter.

Baca Juga: Begini Untung Rugi Pelarangan Ekspor Nikel Dipercepat

Oleh sebab itu, pemerintah pun memutuskan melarang ekspor bijih nikel selama kurang lebih 1-2 minggu ke depan. Dalam masa periode itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (BPK), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Ditjen Bea dan Cukai, juga Kementerian ESDM akan terjun ke lapangan untuk memetakan perusahaan yang ekspor melebih kuota.

Pembangunan smelter nikel yang ada di Indonesia pun dilakukan pengecekan untuk melihat perkembangan pembangunan pemurnian dan pengolahan bijih nikel di lokasi tersebut.

Luhut Binsar Panjaitan Tiba di Istana Negara

"Kementerian ESDM sedang teliti daftar perusahaan termasuk yang punya smelter dan KPK akan kunjungi. Dicek. Sudah berapa persen. Kalau pembangunan sudah 80% maka dapat kuotanya berapa. Sesuai apa enggak?" ucapnya.

Jika ke depannya ekspor bijih nikel kembali normal, pemerintah akan kembali membuka jalur ekspor. Luhut memastikan, larangan resmi ekspor tetap berlaku pada 1 Januari 2020.

"Kami lihat bisa seminggu, bisa dua minggu. Tapi resminya nanti penyetopan itu adalah 1 Januari 2020 tidak berubah itu," tutup dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini