Share

Menteri Basuki Minta KPK Awasi Anggaran PUPR Rp120 Triliun

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 31 Januari 2020 11:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 31 320 2161146 menteri-basuki-minta-kpk-awasi-anggaran-pupr-rp120-triliun-c8w6f7w440.jpg Menteri PUPR dan Ketua KPK (Foto: Taufik/Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, hari ini.

"Ini adalah kunjungan ke-14 dari KPK ke Kementerian/Lembaga. Apa tujuannya nanti beliau menyampaikan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (31/1/2020).

Baca Juga: Dengan Anggaran Rp120,21 Triliun, Ini yang Akan Dibangun PUPR di 2020

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, pagi kali ini KPK punya jadwal melakukan pertemuan sekaligus silaturahmi dengan jajaran Kementerian PUPR. Dalam pertemuan ini ada beberapa agenda yang dibicarakan.

"Pertama, PUPR adalah salah satu gerbang Kementerian/Lembaga yang membidangi pembangunan infrastruktur. Dan tahun 2020 cukup banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh PUPR dengan dana kurang lebih Rp120 triliun dari jumlah besaran APBN. Ini dilakukan karena memang sesuai dengan rencana pembangunan Nasional terkait dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur," ungkap dia.

Baca Juga: Kena OTT KPK, Kementerian PUPR Bebastugaskan Kepala BPJN XII

Kemudian, lanjut dia pertemuan ini juga terkait dengan Program strategi nasional pencegahan korupsi. Sebagaimana Perpres No 4 tahun 2018. Maka KPK berkepentingan untuk melakukan upaya-upaya. Pertama adalah melakukan pencegahan supaya tidak melakukan korupsi itu.

"Alhamdulillah mendengar paparan bapak Menteri PUPR, beliau sudah melakukan kegiatan setidak-tidaknya ada 9 strategi yang dilakukan beliau supaya tidak terjadi korupsi," kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya beberapa waktu lalu KPK sudah ke BUMN. Kementerian BUMN juga sudah melakukan sembilan strategi dan aksi cegah korupsi.

"Dua kementerian ini adalah leading sektor untuk pembangunan Nasional sehingga kita yakin dan kita harus kawal. Artinya adalah tidak boleh terjadi korupsi," tandasnya

(dni.-)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini