JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara diam-diam mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan dengan KPK terkait permintaan pendampingan untuk mengawal penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di BUMN.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Menteri BUMN didampingi wakilnya, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo menyambangi KPK hari ini. Hal tersebut terkait dengan dana PEN yang ada di BUMN.
"Mengunjungi KPK untuk meminta pendampingan KPK dalam hal penanganan PEN. Kita kan dapat tiga, satu untuk pendampingan UMKM, Jamkrikndo Askrindo. Kedua PMN dan ketiga dana investasi," tuturnya, Jakarta, Rabu (7/8/2020).
Baca Juga: Lewat Pintu Belakang, Erick Thohir Bertemu Pimpinan KPK Bahas PEN
Menurut Arya, dengan pendampingan dari KPK tersebut, diharapkan dana yang diberikan kepada BUMN bisa disalurkan dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.
"Dengan pendampingan kita harapkan dikawal dengan baik," tuturnya.
Kedatangan Erick tidak diketahui oleh media massa karena, dirinya datang melalui pintu belakang Gedung lembaga antikorupsi itu. Tidak lama, Erick pun keluar dari pintu belakang Gedung KPK kembali.
Saat dikonfirmasi perihal kedatangannya ke markas Firli Bahuri Cs itu dirinya mengaku bertemu dengan para pimpinan KPK.
"Diskusi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," kata Erick sambil terburu-buru masuk ke dalam mobilnya.
Baca Juga: Isi Pembicaraan Erick Thohir dengan Mantan Pimpinan KPK Chandra Hamzah
Erick juga mengakui bahwa kedatangannya itu diterima oleh para pimpinan lembaga antikorupsi itu. Dirinya memilih irit bicara dan langsung meninggalkan Gedung KPK.
"(Ditemui) Semua pimpinan," kata dia.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdampak pandemi virus corona (Covid-19) akan disuntik modal dari pemerintah dengan total mencapai Rp149,3 triliun. Anggaran ini masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca-pandemi virus corona.
Untuk anggaran program PEN, Kemenkeu telah menyiapkan anggaran sekira Rp641,2 triliun.
"Sehingga total dukungan pemerintah kepada BUMN itu sebanyak Rp104,38 triliun dan untuk dalam bentuk above the line dan Rp44,92 triliun dalam bentuk below the line," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Senin 15 Mei 2020.
Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran tersebut untuk membantu BUMN yang bisnisnya terdampak virus corona. Ada beberapa perusahaan prlat merah yang akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah dari mulai PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) hingga PT KAI (Persero).
(fbn)
