Menko Luhut Batasi Jumlah Pengunjung Candi Borobudur, Kenapa?

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 21 Mei 2021 11:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 21 320 2413398 menko-luhut-batasi-jumlah-pengunjung-candi-borobudur-kenapa-Wuj5Wx4c2C.jpg Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Okezone)

JAKARTA - Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur sebagai destinasi berkualitas mengedepankan nilai-nilai budaya dan sejarah, serta memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan , dalam rapat ini membahas 15 isu terkait pengembangan DPSP Borobudur yang harus diselesaikan pada 2021

Isu-isu ini terbagi ke dalam komponen atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung yang momentum peningkatan kualitasnya harus terus dijaga melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga: Percepat Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi, Luhut Gencarkan Work From Bali

"Sejumlah langkah cepat yang akan dilakukan adalah pengintegrasian pengelolaan kawasan Candi Borobudur melalui mekanisme BLU, peningkatan kelestarian dan pencegahan eksploitasi massal Candi Borobudur melalui pembatasan jumlah pengunjung dan pembangunan atraksi wisata baru di luar kawasan penataan kawasan di sekitar Candi Borobudur melalui penataan bangunan yang memberikan nuansa kebudayaan Jawa," ujar Luhut di Jakarta, Jumat (21/5/2021).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Ubo meyakini bahwa banyak yang dapat dikerjakan jika bekerja secara terintegrasi, serta dikembangkan sesuai dengan konsep sustainability.

"Kami juga tengah mendorong pendekatan yang cocok dengan wisata yang diminati para milenial," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Baca Juga: Menko Luhut Sebut Ekonomi RI Lebih Baik dari AS hingga China

Saat inu, Kementerian Ketenagakerjaan meliputi seluruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, telah mengeluarkan 2020 SKPMI, program pelatihan, serta mengerahkan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas, contohnya komunitas agama, seperti pesantren di Borobudur.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini