Presidensi G20, Sri Mulyani: RI Punya Tanggung Jawab Selamatkan Aset Terpenting di Dunia
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 memiliki peran besar memimpin aksi global menuju pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif.
Di mana kondisi perekonomian global dan tensi geopolitik menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi Indonesia dalam Presidensi G20.
Baca Juga: Sandiaga: Pertemuan G20 Bisa Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata dan Ekraf
“Karena G20 didasarkan pada konsensus, kami berkonsultasi dengan seluruh negara anggota. Mereka percaya dan menginginkan kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi. Ini sebenarnya yang mereka ingin untuk dilestarikan, terlepas dari perbedaan,” ujar Sri dalam Debate on the Global Economy, Jumat (22/4/2022).
Baca Juga: Mobil Listrik G20, Komitmen Indonesia Kembangkan Teknologi Ramah Lingkungan
Forum G20 merupakan forum multilateral dengan semangat kerjasama untuk membahas upaya bersama dalam menghadapi permasalahan dunia, termasuk pandemi, perubahan iklim, upaya perlindungan untuk negara miskin dan rentan dari dampak ekonomi global, serta dampak rambatan dari konflik geopolitik. Praktik tata kelola forum G20 berdasarkan konsensus dan konsultasi dengan tujuan meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan keuangan terhadap agenda global strategis.
“Maka, tanggung jawab kita dalam memegang presidensi ini adalah berusaha untuk terus menjalin kolaborasi dan kerjasama yang baik. Mencoba untuk menyelamatkan sepotong aset terpenting di dunia yaitu koordinasi dan kolaborasi,” ujar Sri.
Sebagai Presidensi G20, Indonesia menjamin penyelenggaraan pembahasan agenda G20 berdasarkan semangat kooperasi dan multilateralisme. Hal ini selaras dengan prinsip konstitusi Indonesia untuk berperan serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan hukum internasional.
"Meski situasi global masih tidak menentu, Presidensi G20 Indonesia terus berupaya mengawal agenda-agenda utama pembahasan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan," pungkasnya.
(Feby Novalius)
