Harga Pertalite Naik Jadi Rp10.000/Liter, DPR: Semoga Dihitung dengan Matang
JAKARTA - Kritik kembali disuarakan merespon kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah.
Kenaikan ini dinilai sangat negatif, karena pemerintah ternyata tidak mendengarkan suara rakyat.
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menyampaikan bahwa pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang baru saja bangkit pasca pandemi Covid-19.
Kenaikan ini sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian pemerintah atas derita rakyat kecil.
BACA JUGA:Harga Pertalite dan Solar Naik, Kuota Dijamin Tak Jebol?
“Innalilahi Wa Inna ilaihi Rojiun. Pemerintah benar-benar tidak mendengarkan suara rakyat. Pemerintah benar-benar tidak peduli lagi dengan kondisi masyarakat. Ini sangat bertolak belakang dengan jargon pemerintah ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Ternyata yang dilakukan pemerintah malah menambah beban rakyat,” ungkap Diah di Jakarta, dikutip Minggu(4/9/2022).
Politisi fraksi PKS ini menambahkan, sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM bersubsidi.
“PKS sendiri sudah sering memberikan masukan kepada pemerintah termasuk salah satunya pembatasan. Pembatasan disini maksudnya pengetatan dan pengelompokan kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi,” katanya.
Diah melanjutkan, kenaikan BBM bersubsidi ini merupakan musibah bagi Indonesia.
Menurutnya, pemerintah hanya mencari jalan cepat tanpa memperhatikan masyarakat.
“Kami berharap apa yang dilakukan pemerintah ini benar-benar sudah dihitung dengan matang, karena dampak ikutannya sangatlah berat,” tutupnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
