Bangun IKN, Kadin Ajak Pengusaha Bangun Jalur Pertumbuhan Ekonomi Baru
JAKARTA – Ibu Kota negara (IKN) Nusantara menjadi simbol baru bagi Indonesia yang siap menjawab tantangan global. IKN akan menjadi kota yang mengandalkan konektivitas, kota cerdas, layak huni dan berkelanjutan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, IKN Nusantara bisa menjadi poros kekuatan baru Indonesia yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi seluruh wilayah Indonesia.
Kehadiran IKN Nusantara di Pulau Kalimantan menurut Arsjad Rasjid akan menggeser pusat ekonomi Indonesia yang selama ini bergantung di Pulau Jawa. Dengan sendirinya, akan terjadi keseimbangan baru, baik dari sisi populasi penduduk, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, maupun pemerataan ekonomi.
Baca Juga: Kepala Otorita Sebut Banyak Investor Siap Guyur Duit di IKN
“Selama ini lebih dari 60% kontribusi ekonomi nasional berasal dari Pulau Jawa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 57%. Hal ini menimbulkan persoalan yang pelik terhadap pertumbuhan ekonomi dan laju urbanisasi, termasuk daya dukung lingkungan seperti ketersediaan air bersih, pembabatan kawasan hutan, dan menipisnya ruang terbuka hijau,” kata Arsjad dalam keterangannya, Rabu (19/10/2022).
Maka dari itu, Arsjad mengajak pengusaha dalam negeri ikut mendukung program pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Dia berharap pengusaha dalam negeri bisa ikut menjajaki peluang dan menjadi bagian dari sejarah dan peradaban baru Indonesia.
“Saya mengajak rekan-rekan pengusaha sekalian untuk membangun jalur pertumbuhan baru bagi Indonesia melalui investasi, menjadi bagian dari masa depan Indonesia Baru. Mari bersama kita mengukir sejarah dan peradaban baru, mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai visi Indonesia Emas, menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia di tahun 2045 dengan menyukseskan pembangunan IKN Nusantara,” kata Arsjad.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota, Jokowi: RI Negara Besar Jangan Takut Melangkah
Presiden RI Joko Widodo, dalam kesempatan yang sama mengatakan, pemindahan Ibukota Negara bukan sekadar memindah gedung kementerian, maupun pemindahan gedung Istana Presiden maupun gedung Istana Wakil Presiden. Kata Presiden, pemindahan IKN juga membangun budaya kerja baru dan mindset ekonomi baru.
"Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar, ini demi kemajuan negara. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, bapak ibu tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukumnya sudah jelas," ujar Jokowi.
Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa ibukota baru akan dibangun dengan prinsip kelestarian lingkungan. Selain itu, di IKN Nusantara budaya yang ingin dibangun adalah budaya kerja produktif, serta layanan masyarakat yang paperless.
"Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang karena kami hanya siapkan 20 persen, sedangkan 80 persen kepada investor termasuk bapak ibu yang hadir malam hari ini. Investasi terbuka lebar, mau di mana di sebelah mana, di kawasan Inti ya harganya beda, finansial center, healthcare center, education center, silahkan. Saya sampaikan ini kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak terulang lagi," kata Presiden.
Seperti diketahui, pembangunan IKN akan dilakukan dalam lima tahap, dari tahun 2022 hingga 2045. Dalam setiap tahapan tersebut, pembangunan IKN bakal menjaga hutan, flora-fauna, dan biodiversity, inklusivitas dari aspek penduduk, demi mempertahankan kondisi alam dan hutan di Kalimantan yang harmonis.
Dalam RPJMN 2020-2024, estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahap awal pembangunan tersebut mencapai Rp466 triliun, dengan asumsi pendanaan dari APBN sebesar Rp90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp252,5 triliun.
Dengan skema tersebut, pendanaan dari APBN hanya mengambil porsi 20 persen, sedangkan sisanya adalah dari kerja sama pemerintah bersama badan usaha, termasuk kontribusi dari investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sejumlah kemudahan untuk berinvestasi sedang digodok pemerintah, di antaranya pemberian HGU selama 95 tahun, HGB 80 tahun, serta sejumlah insentif fiskal seperti tax holiday, super tax deduction, pembebasan bea masuk, PPh, dan PPN impor.
(Feby Novalius)
