JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik soal utang luar negeri Indonesia yang saat ini menumpuk. Menurutnya hal ini berdampak negatif pada kondisi perekonomian masyarakat.
"Cadangan devisa kian menipis lantaran harus menahan nilai tukar Rupiah yang belakangan ini melemah. Kita juga tahu gelombang PHK yang terjadi di sana-sini. Ini semua mengancam masa depan dan nasib para buruh dan pekerja nasional," ujar AHY, Selasa (24/1/2023).
Menyikapi kritikan tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai kritikan Partai Demokrat terjebak pada angka dan bukan kondisi faktual yang dinamis.
"Tentu kritik seperti yang disampaikan Mas Agus Yudhoyono ini harus dihormati. Kita berterima kasih. Ini Tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat," kata Yustinus di Twitternya.
Baca Juga:Â Sri Mulyani Ngaku Bulu Kuduk Berdiri Setiap Bahas Utang
Namun, lanjut Yustinus, dalam kurun 2015-2019 rasio utang Indonesia dapat dijaga pada level maksimal 30%. Di mana saat penerimaan negara melandai dan kebutuhan pembiayaan berbagai belanja publik meningkat untuk mengejar kemajuan, maka utang menjadi salah satu pilihan.
"Lonjakan tinggi jelas karena pandemi covid. Lihat saja lonjakan dari 30% ke 39,38% dalam setahun di 2020, demi menangani dampak kesehatan, sosial dan ekonomi karena Covid-19," ujarnya.
Yusninus mengakui bahwa ini bukan keniscayaan dan justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik.
Baca Juga:Â Pemerintah Siap Lelang 7 Surat Utang Negara Hari Ini, Berikut Daftarnya
Di 2020-2021 mencapai 10,8% (accumulated fiscal deficit). Namun dibandingkan negara lain di periode yang sama, ini lebih kecil. Misal Thailand 17%, Filipina 22,1%, China 11,8%, Malaysia 13,6%, dan India 16,5%.
"Ini yang saya kritik sebagai ahistoris dan nirkonteks. Kita pruden," tegasnya.
Selain itu, Yustinus mengatakan bahwa selama pandemi pemerintah merealisasikan Rp1.635,1 triliun untuk menolong rakyat menghadapi pandemi. Kemudian di 2022, fiskal dapat dijaga dengan baik.
"Ini berkat tata kelola yang baik, kerjasama dengan semua pihak, termasuk DPR dan parpol. Tentu juga Partai Demokrat yang kritis dan kerap tak setuju dalam banyak hal. Realisasi defisit 2022 2,38% atau Rp464,33 triliun. Jauh di bawah target Rp840 triliun," ujarnya.
Baca Juga: 50 Tahun Berkarya, Indomie Konsisten Hidupkan Inspirasi Indomie untuk Negeri
Follow Berita Okezone di Google News
