Klarifikasi Harta Kekayaan, Kementerian ATR Segera Panggil Kepala BPN Jaktim Sudarman Harja Saputra
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra. Hal ini untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati menyatakan bahwa saat ini informasi yang beredar terkait gaya hidup mewah yang di pamerkan melalui media sosial.
"Bapak Menteri ATR/Kepala BPN sudah memberi arahan internal agar Inspektur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memanggil yang bersangkutan untuk selanjutnya dimintai klarifikasi," kata Yulia Jaya Nirmawati, pada pernyataan tertulisnya, Jumat (10/3/2023).
Menurut dia Menteri ATR/Kepala BPN mempersilakan lembaga berwenang jika ada yang hendak menguji kepatutan dan kewajaran dari harta kekayaan yang bersangkutan. "Tentu kami akan mendukung dan siap berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait," sambungnya.
Lebih lanjut, Yulia menjelaskan jika benar-benar terbukti ditemukan ketidakwajaran atau penyimpangan, Menteri ATR/Kepala BPN akan segera menindaklanjuti dan mengambil langkah tegas. Hal ini pun telah diperingatkan Menteri ATR/Kepala BPN dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2023 yang berlangsung pada Selasa, 7 Maret lalu.
Dia juga menuturkan bahwa Kementerian ATR/BPN senantiasa memegang teguh dan melaksanakan kode etik profesi serta standar pelayanan profesi ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Salah satu etika pejabat atau pegawai dalam bermasyarakat adalah mewujudkan pola hidup sederhana, hal tersebut terus di tanamkan kepada pegawai di internal Kementerian ATR/BPN,” pungkasnya.
Terakhir, Yulia berpesan agar jajaran Kementerian ATR/BPN selalu bersikap rendah hati dan merakyat. Fokus dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Hal yang setidaknya dipesankan oleh Menteri Hadi Tjahjanto kepada bawahannya.
"Seperti yang dikatakan Pak Menteri bahwa jabatan yang kita emban hanyalah titipan, tidak ada yang abadi," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
