BSD dan PIK Jadi PSN, Menteri Basuki Sebut Tak Pakai APBN
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan soal penambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Basuki menjelaskan, tidak semua PSN tersebut serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBN. Sebab peralihan status PSN sekaligus merubah metode proyek yang sebelumnya solicited (prakarsa pemerintah) menjadi unsolicited (prakarsa badan usaha).
"Belum tentu APBN, kalau misalnya Harbour Road II Jakarta Utara, itu hanya minta status, tapi semuanya dia (badan usaha), karena dulu unsolicited, yang lainnya tetap tidak ada costnya, itu kalau di PUPR," ujar Menteri Basuki di Gedung DPR, Senin (4/1/2024).
Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan dari 14 PSN yang baru tersebut tidak ada proyek yang menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Kalaupun ada pembebasan lahan, akan ditanggung oleh LMAN dibawah Kementerian Keuangan.
"(PU tidak terlibat dalam 14 PSN?) Tidak, itu masing-masing sendiri sendiri," sambungnya.
