Menteri PU Sebut Anggaran Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 2 Capai Rp300 Miliar
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 akan dimulai pada September 2025 mendatang. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp200-Rp300 miliar per 1 sekolah.
"Direncanakan, pada bulan September kita mulai groundbreaking untuk SR Tahap II. Karena pada Juni 2026, ditargetkan seluruh pembangunan SR harus sudah selesai. Dan anggaran untuk 1 sekolah sekitar Rp200–Rp300 miliar tergantung luasnya berapa hektar," ujar Menteri Dody dalam keterangan resmi, Senin (14/7/2025).
Melalui pembangunan SR, pemerintah menargetkan peningkatan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan berada di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan pendidikan formal.
Proyek ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan inklusif.
"Peran Kementerian PU dalam program SR difokuskan pada pembangunan infrastrukturnya, sementara untuk operasionalnya merupakan peran Kementerian Sosial. Diharapkan, kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program SR di seluruh Indonesia," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga sempat melakukan peninjauan secara langsung digunakannya Sekolah Rakyat (SR) Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sentra Paramita merupakan salah satu dari 63 SR lokasi tahap pertama yang telah selesai direnovasi. Lokasi ini difungsikan sebagai sarana pendidikan jenjang SMP dengan kapasitas 4 rombongan belajar dan total daya tampung sekitar 100 siswa.
Dalam tinjauan tersebut, Menteri Dody ingin memastikan kesiapan fasilitas sekolah yang terdiri atas gedung ruang kelas bersama, wisma siswa, mushola, gedung kesenian, hingga aula dan perpustakaan tersebut.
"Untuk SR Sentra Paramita, anggarannya sekitar Rp5–6 miliar, karena merupakan sekolah rintisan. Jadi penanganan yang dilakukan oleh Kementerian PU adalah renovasi dari bangunan yang sudah eksisting. Harapannya maintenance SR dapat dilakukan dengan baik oleh Kementerian Sosial melalui dinas sosial," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
