6 Fakta Ribuan Dapur MBG Disuspend, Prabowo Libatkan Rakyat Awasi SPPG
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus penangguhan sementara (suspend) tidak akan menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini juga menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 1.030 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara atau disuspend sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan.
Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi, sehingga program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Berikut fakta-fakta menarik terkait dapur MBG yang terkena suspend dan berpotensi ditutup:
1. Belum Daftar SLHS
Badan Gizi Nasional melakukan penangguhan atau suspend terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah III (Indonesia Timur) lantaran belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
SPPG yang belum mendaftar tersebut tersebar di sejumlah provinsi, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, hingga Maluku dan beberapa wilayah di Papua.
“SPPG yang belum mendaftarkan SLHS akan kami suspend sementara sampai kewajiban tersebut dipenuhi. Ini bukan semata penindakan, tetapi langkah untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan,” ujar Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan.
2. Pentingnya SLHS
Standar SLHS menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada jutaan penerima manfaat. Dengan adanya sertifikasi tersebut, operasional dapur dapat dipastikan telah melalui pemeriksaan kelayakan sanitasi oleh otoritas kesehatan setempat.
BGN juga mencatat bahwa sebagian besar SPPG sebenarnya telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi standar tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah dapur yang sudah memiliki SLHS maupun yang saat ini masih dalam proses pengurusan.
3. Insentif SPPG Dihentikan
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, mengatakan bahwa penghentian sementara penyaluran dana dilakukan apabila SPPG dinyatakan tidak memenuhi standar atau memiliki temuan pelanggaran dengan kategori mayor.
“Bagi SPPG yang berstatus suspend atau memiliki temuan kategori mayor, maka proses pembayaran tidak dapat dilakukan sampai status tersebut diselesaikan. Oleh karena itu, PPK perlu melakukan penelaahan dan verifikasi secara cermat terhadap data yang disampaikan sebelum penyaluran dana dilaksanakan,” kata Ranto.
4. Disorot Prabowo
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan menghentikan sementara ini bukan berarti menghentikan program, melainkan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Ia menyebut keputusan itu diambil setelah melakukan pengecekan langsung menyusul berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
“Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check,” ujar Prabowo.
5. Prabowo Jaga Standar Dapur MBG
Prabowo menegaskan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar dengan pengawasan langsung di lapangan.
“Lebih dari seribu. Saya punya wakil kepala, seorang ibu, Ibu Nanik. Ini galak sekali. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend, 1.030,” ungkapnya.
“Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari beberapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan dan keamanan makanan, dicek airnya bagaimana, apakah aman, cara memasaknya seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau tidak beres ditutup.”
Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan sistem standardisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung disuspend hingga dilakukan perbaikan.
6. Prabowo Minta Masyarakat Awasi Dapur MBG
Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.
Prabowo menegaskan transparansi dan keterlibatan publik menjadi kunci agar program MBG berjalan bersih dan tepat sasaran.
“Siapa pun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” ujarnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
