BUMN Dipangkas, Distribusi BBM dan Logistik Jangan Sampai Terganggu
JAKARTA – Upaya merampingkan struktur anak dan cucu perusahaan BUMN dinilai perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga fungsi-fungsi strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional. Salah satunya adalah distribusi BBM yang menjadi bagian penting dari ketahanan energi dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Atas dasar itu, Serikat Pekerja (SP) PT Patra Logistik menyatakan mendukung arahan Presiden Republik Indonesia terkait kebijakan streamlining atau perampingan anak dan cucu perusahaan BUMN. Namun, pelaksanaannya dinilai perlu mempertimbangkan karakteristik, kompetensi, dan fungsi strategis masing-masing entitas agar efisiensi tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengendalikan sektor vital.
Ketua SP PT Patra Logistik, Nanda Hidayat Masyudi, mengatakan efisiensi diperlukan untuk memangkas birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing BUMN. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak semestinya diterapkan secara seragam tanpa melihat kebutuhan bisnis dan kepentingan strategis setiap perusahaan.
“Efisiensi kami dukung penuh. Tetapi jangan sampai atas nama efisiensi negara justru kehilangan instrumen strategis dalam mengendalikan distribusi BBM. Untuk sektor ini, kendali negara harus tetap utuh,” tegas Nanda.
Menurut Nanda, distribusi BBM tidak semata-mata merupakan aktivitas komersial untuk mengangkut dan memindahkan produk. Distribusi energi merupakan bagian dari rantai ketahanan energi nasional karena berkaitan langsung dengan transportasi, industri, perdagangan, logistik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Gangguan pada rantai pasok BBM, lanjutnya, dapat menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor. Transportasi dapat terganggu, kegiatan industri terdampak, mobilitas masyarakat terhambat, hingga aktivitas perekonomian ikut terpengaruh.
“Kalau distribusi BBM terganggu, dampaknya bukan hanya terhadap perusahaan. Transportasi bisa terganggu, kegiatan industri terdampak, mobilitas masyarakat terhambat, dan pada akhirnya perekonomian ikut terganggu,” ujarnya.
Karena itu, SP Patra Logistik meminta agar fungsi pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan distribusi BBM tetap berada dalam penguasaan negara melalui entitas yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang logistik energi.
Nanda menilai PT Patra Logistik memiliki kompetensi inti yang telah dibangun melalui pengalaman panjang dalam menjalankan bisnis logistik energi. Kesiapan armada, jaringan distribusi, sumber daya manusia, sarana pendukung, serta kemampuan menghadapi kondisi operasional normal maupun darurat dinilai sebagai aset strategis yang perlu dipertahankan.
Ia menegaskan, streamlining semestinya tidak dimaknai sebatas penghapusan atau penggabungan entitas. Efisiensi, menurutnya, justru perlu diarahkan pada pembenahan proses kerja yang tidak produktif, fungsi yang tumpang tindih, birokrasi berlapis, pemanfaatan aset yang belum optimal, serta sistem kerja yang belum terdigitalisasi.
“Yang harus dipangkas adalah birokrasi dan fungsi yang duplikatif, bukan fungsi strategis negara. Jangan sampai kita mengejar struktur yang ramping tetapi kehilangan kemampuan mengendalikan sektor vital,” kata Nanda.
Di sisi lain, SP Patra Logistik menyatakan siap terlibat dalam proses transformasi BUMN. Serikat pekerja menilai keterlibatan pekerja tidak hanya penting dalam mengawal kepentingan tenaga kerja, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan tata kelola perusahaan.
Bagi SP Patra Logistik, efisiensi dan penguasaan negara bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila proses streamlining dilakukan berdasarkan kajian bisnis, kepentingan nasional, serta kebutuhan ketahanan energi.
Dengan pendekatan tersebut, penyederhanaan struktur BUMN diharapkan menghasilkan perusahaan yang lebih lincah, profesional, transparan, dan kompetitif, sekaligus tetap mampu menjalankan fungsi strategisnya.
“Prinsipnya sederhana: BUMN harus semakin efisien, tetapi negara tidak boleh kehilangan kendali atas penyaluran BBM. Efisiensi harus memperkuat ketahanan energi nasional, bukan justru melemahkannya,” pungkas Nanda.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
