Izin Usaha 5 Perusahaan Kalimantan Dicabut Akibat Karhutla, Ini Daftar Lengkapnya
JAKARTA - Pemerintah mencabut izin usaha lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah akibat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luas konsesi lima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, total area terbakar pada lima konsesi tersebut mencapai sekitar 1.169 hektare.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pemegang PBPH memiliki kewajiban menjaga kawasan serta menjalankan seluruh kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran yang melekat pada izin. Keputusan ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar penegakan hukum karhutla dilakukan tanpa pandang bulu.
"Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tapi juga tajam ke atas," ujar Menhut, Selasa (22/9/2026).
Ia berharap pencabutan izin tersebut memberi efek jera kepada pemegang konsesi lainnya agar tidak melakukan pembakaran maupun pembiaran terhadap kejadian karhutla di arealnya.
Berikut daftar lima perusahaan yang izinnya dicabut:
1. PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi sekitar 29.140 hektare.
2. PT Prima Multi Buana di Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas konsesi 11.882 hektare.
3. PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau, Kalimantan Tengah, seluas 3.812 hektare.
4. PT Grace Putri Perdana di Lamandau, Sukamara, dan Ketapang, seluas 28.990 hektare.
5. PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 18.640 hektare.
Pantauan Kondisi Udara Masih Perlu Diwaspadai
Pantauan PM2,5 menunjukkan kondisi udara di Indonesia masih bervariasi. Sebagian besar wilayah berada pada kategori baik hingga sedang, namun sejumlah area di Sumatra dan Kalimantan masih menunjukkan kondisi tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan pada bagian tertentu Kalimantan, kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya.
Khusus di Kalimantan Tengah, kabut asap pada Senin (21/9/2026) masih berdampak nyata terhadap aktivitas masyarakat dan transportasi. Jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut sempat berada pada kisaran 400 meter pada pagi hari, sehingga mengakibatkan penundaan hingga pembatalan sejumlah penerbangan.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penurunan hotspot belum berarti asap langsung hilang ataupun seluruh kebakaran telah selesai. Pada ekosistem gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan, sementara asap yang telah terbentuk dapat bertahan dan berpindah mengikuti arah angin serta kondisi atmosfer.
Kewaspadaan Masyarakat Tetap Diperlukan
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk terus mengikuti informasi kondisi udara dan arahan pemerintah daerah. Apabila kondisi udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis.
Masyarakat dan pelaku usaha juga kembali diingatkan untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Setiap pemegang izin dan pengelola areal memiliki kewajiban memastikan sistem pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel, dan pengendalian kebakaran berfungsi secara memadai.
Apabila menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar yang terdampak, masyarakat diimbau segera melapor kepada petugas agar respons dapat dilakukan sedini mungkin. Laporan karhutla dapat disampaikan melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan pada nomor 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email [email protected].
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
