Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Mangkrak Lebih dari 2 Tahun
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencabut izin usaha pertambangan (IUP) atau konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan mencegah izin pertambangan menjadi instrumen spekulasi.
Kepala Negara menyoroti masih adanya konsesi yang dibiarkan tidak produktif selama bertahun-tahun meski telah memperoleh izin dari pemerintah.
“Saya beri instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut,” tegas Prabowo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Prabowo menegaskan, pemerintah perlu lebih selektif dalam memberikan konsesi kepada pelaku usaha. Setiap pemegang izin harus memiliki kemampuan dan keseriusan untuk mengelola sumber daya alam agar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
Ia menilai, sebagian pelaku usaha diduga hanya mengincar konsesi untuk kepentingan spekulasi, bukan untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Setelah memperoleh izin, mereka tidak segera melakukan aktivitas operasional sehingga potensi sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sedang kita tertibkan,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan izin pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa setiap konsesi diberikan kepada pihak yang memiliki kapasitas untuk menjalankan kegiatan usaha secara nyata.
Ia juga menyinggung pengembangan proyek gas di Blok Masela yang telah berlangsung lama tanpa aktivitas sesuai harapan. Prabowo mengatakan telah meminta kepastian kepada pihak Jepang terkait komitmen Inpex untuk melanjutkan proyek tersebut.
Dalam pertemuan dengan perwakilan Jepang, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan pencabutan konsesi apabila proyek tersebut tidak kunjung dikerjakan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pengembangan sumber daya energi untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menyebut pihak Inpex telah menyatakan komitmen untuk memulai aktivitas dalam enam bulan. Pemerintah, kata dia, akan memantau pelaksanaan komitmen tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Kita hormati siapa pun. Saya sampaikan bangsa Indonesia ini dasarnya bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang suka dengan tamu. Tapi kadang keramahan dan kebaikan kita dianggap naif. Jadi, kita harus hati-hati,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan, pengelolaan kekayaan alam harus berorientasi pada kepentingan nasional. Pemerintah ingin memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara produktif sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
