JAKARTA - Pada hari kedua kunjungan kerjanya di Indonesia, Menteri Urusan Eropa dan Kerja Sama Pembangunan Belanda Ben Knapen menjajaki kemungkinan investasi di Tanah Air.

Dalam pertemuan antara Knapen dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa hari ini terungkap, Belanda tertarik meningkatkan investasinya di Indonesia. Tahun lalu Belanda ada di posisi kelima dalam daftar investor Indonesia.

"Sejak 1990, total lebih dari USD5 miliar telah diinvestasikan Pemerintah Kerajaan Belanda di Indonesia," kata Hatta di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (5/7/2011).

Hatta menambahkan, kerja sama investasi juga akan difokuskan pada produk-produk agrikultur selain kopi, misalnya palm oil. "Kerja sama dalam bidang agrikultur ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan perdagangan," Hatta mengimbuhkan.

Knapen menyatakan, Belanda telah memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan Indonesia dalam bentuk block grant sekira 50 juta euro. "Kami juga berinvestasi pada sektor swasta," paparnya.

Dia memaparkan, sebenarnya Belanda tengah mengurangi negara mitra. Namun, Knapen menambahkan, Indonesia dan Belanda merupakan mitra strategis dalam berbagai area. "Untuk itu kita perlu meningkatkan kemitraan dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang Belanda memiliki keahlian tertentu dan nilai tambah," imbuhnya.

Tahun ini, RI-Belanda memulai kerja sama langsung setelah pada periode sebelumnya menjalin kerja sama melalui perantara lembaga multikultural/internasional. Kerja sama pembangunan antarkedua negara difokuskan dalam empat bidang yakni sektor air dan isu-isu iklim yang terkait dengan masalah air (water related climate issues), ketahanan pangan (food security), pemerintahan yang difokuskan dalam bidang hukum (legal cooperation), serta pendidikan tinggi (higher education) berupa kerja sama antara lembaga pendidikan (educational institutions) dan fellowships.

Selain bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa, delegasi Belanda ini juga bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana, Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar. (wdi)