JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan mencatat, hingga hari ini (11/1/2012), sebanyak 16.539 perusahaan sudah memiliki nomor induk kepabeanan (NIK) sebagai syarat menjalankan aktivitas perdagangan ekspor-impor.

Deputi Menko Perekonomian bidang perdagangan dan industry Edy Putra Irawady mengatakan, NIK merupakan panduan registrasi pelaku usaha ekspor impor termasuk PPJK dan pengangkutan, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/PMK.042/2012 tentang registrasi kepabeanan.

“Hingga hari ini yang sudah memiliki NIK 16.539 perusahaan. Dari jumlah tersebut, eksportir-importir yang aktif sekira 10 ribu-12 ribu,” ungkap Edy di Jakarta, Rabu (11/1/2012).

Dia mengklaim, data tersebut sudah sangat representatif mewakili jumlah pengguna jasa kepabeanan. Indikatornya adalah perbandingan antara jumlah perusahaan yang memiliki NIK dengan pelaku usaha kepabeanan yang masih aktif hingga saat ini.

Hal tersebut disampaikan mengingat banyaknya keluhan dari pengusaha untuk penundanaan pemberlakuan NIK sampai enam bulan ke depan dengan alasan kelengkapan data yang dibutuhkan.

Menurutnya, tidak ada alasan yang substansi untuk penundanaan pemberlakuan NIK mengingat data yang ada sudah representatif.

“Ini diberlakukan karena kita ingin tertib dan mudah mengontrol aktivitas kepabeanan,” ucapnya.

Dia mengakui, selama ini banyak eksportir dan importir yang tidak jelas dan perlu ditertibkan.

Pihaknya juga telah bertemu dengan kalangan pengusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Edy menuturkan, kalangan pengusaha sudah mampu menerima pemberlakuan aturan ini.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai Susiwijono menambahkan, sosialisasi terkait aturan kepabeanan, utamanya NIK, sudah dilakukan sejak Juni 2011.

“Kita sudah lakukan lebih dari 30 kali di Jakarta dan kota-kota besar. Kita juga sudah sosialisasikan melalui media massa,” kata Susi di tempat yang sama.

Susi mengatakan, pihaknya berjanji membantu memfasilitasi pelaku usaha untuk layanan NIK. Ditjen Bea Cukai juga menyiapkan posko di seluruh kantor KPP bea cukai untuk menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan terkait kepabeanan.

Hal itu dilakukan agar kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah, tepat pada sasaran. Selama ini, kebijakan fiskal yang dikeluarkan untuk eksportir, dinilai tidak terlalu maksimal mengingat sasarannya yang tidak jelas.

Deputi Menko Perekonomian bidang perdagangan dan industry Edy Putra Irawady mengatakan, sebelum pemberlakuan NIK, pemerintah telah memiliki data eksportir, yakni melalui Angka Pengenal Ekspor (APE).

Namun, seiring kebijakan untuk menggenjot ekspor, maka APE dihapuskan dan diperbaharuai serta disempurnakan melalui NIK. “Dulu ada APE yang dikeluarkan oleh Kemendag. Tapi untuk saat ini, kita benahi dan perbaharui. Untuk eksportir tertentu yang diawasi, kita punya datanya,” kata Edy. (git) (Wisnoe Moerti/Koran SI/rhs)