Pemerintah Dinilai Plin-Plan Soal Kebijakan BBM
SURABAYA - Pemerintah terkesan plin plan dalam membuat kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika, diperlukan ketegasan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Dia menyebut, banyak kebijakan pemerintah yang batal hanya ada penentangan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini terlihat dalam pembahasan kenaikan harga BBM. Kebijakan itu tertunda setelah ada demo besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat.
Sekarang, pemerintah plin plan terkait pembatasan premium yang dilakukan oleh pemerintah. "Kalau pemerintah merasa kebijakan pembatasan itu dinilai sudah tepat ya harus dilaksanakan. (Kebijakan soal BBM) selama ini terkesan plin-plan dan (pemerintah) tidak punya rasa percaya diri dalam memutuskan kebijakan. Sehingga mengurangi rasa kepercayaan masyarakat," kata Guru Besar Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang ini, Jumat (20/4/2012).
Menurutnya, apapun kebijakan pemerintah termasuk soal pembatasan BBM itu pasti akan mendapatkan pertentangan. Sebab, ada yang beranggapan bahwa pemilik mobil di atas 1.500cc merupakan orang kaya. Sementara fakta yang ada orang yang tidak kaya juga bisa memiliki mobil dengan mesin di atas 1.500cc.
"Kalau menurut saya, yang paling tegas, pemerintah melarang mobil pribadi untuk menggunakan premium bersubsidi. Rencana pembatasan premium saat ini terlalu banyak kerumitan,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan siap mengaplikasikan kebijakan pemerintah pusat di Propinsi Jawa Timur. Sementara terkiat pembatasan BBM untuk 1.500cc itu masih dibicarakan. "Kalau untuk buat edaran (surat edaran) saja siap," ungkap dia ketika dikonfirmasi.
Menyikapi aturan itu, gubernur menyebut ada yang bersifat imbauan dan tidak semua aturan yang bersifat memiliki sangsi. Tujuannya adalah moralitas dapat tumbuh dan kesadaran. "Moralitas dapat tumbuh. Tidak pantaslah mobil dengan kapasitas seperti itu menggunakan BBM premium," tukasnya.
(Widi Agustian)
