Kebijakan Ekspor Tambang Pemerintah Dipertanyakan
DEPOK - Kemampuan Kementrian ESDM memberikan rekomendasi kontrak kerjasama kepada perusahaan tambang yang akan melakukan ekspor dipertanyakan. Pasalnya, saat ini ada ribuan perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia.
"Bagaimana dan dalam waktu berapa lama kementrian ESDM bisa memberikan penilaian dan rekomendasi?," tanya Ketua Asosiasi Nikel Indonesia Shelby Ihsan Saleh dalam acara, seminar Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat di FTUI Depok, Minggu (6/5/2012).
Menurut Shelby, kebijakan tersebut dapat menyebabkan mandeknya ekspor tambang, sehingga pemerintah dapat kehilangan devisa dalam beberapa bulan ke depan. Shelby menambahkan, banyak kapal-kapal Asing pengangkut hasil mineral telah hengkang dari perairan Indonesia akibat ketidakjelasan aturan Permen nomor 7 tersebut.
Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Indosolution, Agus Muldya, menyarankan pemerintah lebih bijaksana dan tidak sembrono dalam mengambil keputusan.
"Jangan sampai, niat baik justru menjadi bumerang bagi pemerintah dengan hilangnya devisa negara dan konflik sosial yang terjadi. Tidak tertutup kemungkinan kebijakan itu, ada yang memanfaatkan untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan pemilu 2014," tuturnya.
Agus melanjutkan, Semangat untuk menciptakan nilai tambah hasil mineral jangan sampai tercampur dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Seharusnya semata-mata hanya untuk kepentingan nasional demi kesejahteraan rakyat.
Senada dikatakan anggota Komisi VI DPR RI Chandra Tirtawijaya menilai, pemerintah terlambat menyelesaikan peraturan baik itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. "Pemerintah tidak konsisten menjalankan aturan dan tak berdaya terhadap asing serta kontraktor besar," jelas dia.
Sedangkan Pakar mineral FT UI Prof DR Bambang Suharno mengatakan, penerapan smelter memang agak tergesa-gesa, sehingga pengusaha pertambangan tentunya kesulitan. Sebab, pabrik pengolahan hasil tambang (Smelter) membutuhkan pasokan energi yang sangat besar.
"Pemerintah perlu memberikan insentif kepada pengusaha yang akan membangun penyediaan energi untuk pembangunan smelter," ujarnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
