Pemda Diharap Tak Gampang Berikan Izin Tambang
JAKARTA - Pemerintah berharap ke depannya pemerintah daerah (pemda) tidak memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mudah terhadap perusahaan pertambangan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brojonegoro menuturkan, saat ini banyak terjadi tumpang tindih IUP yang diberikan oleh pemda maka jumlah IUP yang beredar pun menjadi tidak terkendali.
"Harusnya yang benar-benar berpotensi diberikan IUP itu harus dilihat ada potensi baru diberikan IUP, mungkin yang terjadi adanya euforia, artinya berlomba-lomba ada tambang, potensi dikit langsung dikasih izin. Nah, yang jadi masalah yang punya izin sebelumnya diambil diganti izin yang baru, karena bupatinya baru mungkin. Ada yang bilang kabupaten ini kasih ini, jadi tumpang tindih, jumlahnya jadi tidak terkendali, ribuan IUP yang keluar," ungkapnya kala ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (24/5/2012).
Bambang menjelaskan, dengan tidak mudahnya sebuah perusahaan pertambangan diberikan IUP, maka akan membantu melakukan penghematan terhadap sumber energi di Indonesia.
"Masalahnya, mineral kita bukan yang terbesar di dunia dan bukan renewable, nanti dalam waktu singkat sudah habis. Istilahnya genarasi saya saja yang dapat, kalian dapat tanah bolong saja," pungkasnya.
