>

Provinsi Bangka Belitung Butuh Permen ESDM

|

Azwar Ferdian - Okezone

Ilustrasi. Foto: Corbis

Provinsi Bangka Belitung Butuh Permen ESDM
JAKARTA - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dinilai bukan hanya membutuhkan permen yang mengharuskan perusahaan tambang membangun smelter untuk menyelamatkan lingkungan dan ketersediaan bahan baku, melainkan peraturan yang bisa mencegah sejumlah pengusaha timah menyelundupkan timah asal Bangka Belitung tersebut.

Kekhawatiran tersebut disampaikan anggota Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Babel Bambang Herdiansyah. Pasalnya, menurut Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri Kementerian Kordinator Perekonomian Edy Putra Irawadi, para pedagang perantara atau broker barang tambang masih dapat mengekspor hasil tambang mineral Indonesia meskipun tidak memmiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan tidak membangun fasilitas pemurnian mineral atau smelter. Sehingga hal ini membuat peraturan menteri ESDM Nomor 7 tahun 2012 menjadi lemah.

"Bagi sejumlah daerah keharusan membangun perusahaan smelter merupakan kebijakan baru, namun tidak demikian dengan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena puluhan perusahaan smelter telah berdiri sebelum kebijakan tersebut diterbitkan," ungkap Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/5/2012).

Sekadar informasi, dalam tiga tahun terakhir setelah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara diterbitkan, terjadi peningkatan ekspor bijih mineral secara besar-besaran. Di antaranya ekspor bijih nikel yang meningkat hingga 800 persen, bijih besi 700 persen, dan bijih bauksit mencapai 500 persen.

Atas situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian ESDM berupaya mengendalikan ekspor bijih mineral tersebut dengan mengeluarkan Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral.

Selain mengendalikan ekspor bijih mineral yang terus meningkat, menurutnya, melalui permen tersebut pemerintah juga berupaya menjamin ketersediaan bahan baku untuk pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Situasi tersebut bisa membuat ekspor mineral tetap tidak terkendali, meskipun saat ini pemerintah telah menetapkan bea ekspor tambang sebesar 20 persen.

"Hal serupa juga sangat mungkin terjadi dengan para broker timah di Bangka Belitung, pasalnya hingga saat ini tidak semua pengusaha timah di Bangka Belitung mau menjual produk timahnya melalui Pasar Timah Indonesia yang telah digagas pada Januari 2012 lalu," pungkasnya. (ade)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Puspayoga Targetkan Miliki Data Base Koperasi & UKM