JAKARTA - Pemerintah serius mengambil alih Indonesia Alumunium (Inalum) yang akan habis masa kontraknya pada September 2013. Untuk itu pemerintah akan menambah anggaran dana dalam APBN 2013.
Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan, pemerintah akan menganggarkan dana sebesar Rp7 triliun untuk mengambil alih Inalum. "Untuk Inalum, kita telah menganggarkan Rp5 triliun pada APBN 2013," ungkap dia di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Selasa (31/7/2012).
Menurutnya, saat ini pemerintah telah mempersiapkan dana sebesar Rp2 triliun yang digunakan untuk menasionalkan Inalum. Dia melanjutkan, pengambilalihan Inalum ini sudah masuk dalam buku Inalum.
"Ada saldo kas Rp6 triliun di buku itu. Tapi kita tidak ambil. Kalau kita net itu Rp1 triliun-Rp1,5 triliun, tapi kalau gross Rp7 triliun," jelas Menkeu.
Dia menjelaskan, pemerintah melihat adanya potensi pada Inalum karena negara memiliki kekayaan alam pada bauksit. "Nah, nilai satu ton bauksit itu berbanding aluminium itu 148 kali. Jadi kalau kita ambil Inalum, negara bisa untung," kata dia.
Selain itu, dia mengatakan, dari 30 tahun kerjasama Nippon Asahan selama 22 tahun Indonesia merugi. "Jadi kalau kita ambil inalum akan ada nilai tambah," tukas dia.
Sekadar informasi, kepemilikan Inalum saat ini terbagi antara pemerintah Indonesia 41,12 persen dengan konsorsium swasta-pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium 58,88 persen.