RAPBN 2014 Harus Berpatokan Pada Review Keuangan

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, RAPBN 2014 yang akan disepakati pada Oktober 2013 harus melihat hasil review keuangan 2011-2012. Hingga saat ini, sudah ada beberapa hasil dari review tersebut.

"Sampai hari ini kita menyepakati jadwal, termasuk pembahasan SLA kita semua sepakat bahwa nanti di Oktober sampai pertengahan Oktober dibawa ke paripurna," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di Banggar DPR, Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Agus mengatakan pemerintah juga sudah melakukan spending review. Ternyata, ketika dievaluasi, realisasi anggaran 2011 dan 2012 banyak sekali terdapat duplikasi, inefisiensi, dan transaksi tunggal yang tidak berulang di tahun berikutnya.

"Nah itu yang namanya duplikasi, inefiensi, dan transaksi tunggal tidak berulang ditambah spending yang kalau ikut best practice banyak penghematan bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menambahkan, hasil review ternyata ada kegiatan-kegiatan yang output dan outcome sudah tercapai tapi anggaran masih tersisa. Hal tersebut bisa dihemat. "Terakhir, menurut BPK total itu kalau dijumlah 20 K/L yang juga sama 76 persen total anggaran RKA K/L, RKA pusat, bisa dihemat Rp71 triliun," ujar Agus.

Agus menjelaskan, dengan dasar itu, pemerintah nanti akan trilateral meeting dan akan mengungkapkan ini pada 20 K/L termasuk K/L lain saat trilateral meeting antara menkeu, Bappenas, dan K/L. "Termasuk kalau ada belanja modal harus ada TOR dan RAB dan data dukung yang cukup," ujar Agus.

Kalau TOR dan RAB tidak memadai lanjut Agus, nantinya malah bisa menolak untuk dianggarkan belanja modal. Jadi kalau APBN 2014 disetujui, itu semua sudah didukung TOR dan RAB dan data dukung. "Akibatnya di 2014 dari awal tahun sudah bisa tender dan pengadaan sehingga bisa lebih efektif," ujar Agus.

(Widi Agustian)