BPH Migas Desak Pemerintah Cepat Ambil Keputusan
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pemerintah untuk menentukan opsi mana yang diakan diambil untuk menekan besarnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Kita dukung opsi pemerintah, namun harus dilakukan cepat, makin cepat makin baik," ungkap Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto saat dihubungi Okezone, Jakarta, Minggu (14/4/2013).
Djoko menambahkan, opsi yang sudah ditentukan pemerintah yakni pengurangan subsidi untuk golongan menengah dan keatas itu implikasinya sudah jelas. "Nanti ada dual price BBM bersubsidi dan SPBU khusus. Namun itu kan katanya belum final," jelasnya.
Lebih jauh, Djoko menjelaskan, kalau memang menaikkan harga BBM subsidi, pasti ada inflasi yang memberikan dampak kepada masyarakat golongan ke bawah. "Namun kan pemerintah sudah berjanji akan memberikan dana kompensasi, yang bentuknya bisa pangan murah dan penyediaan infrastruktur," tambahnya.
Dirinya mengharapkan, opsi opsi yang akan diambil pemerintah pastinya yang terbaik dan pihaknya akan terus mendukung. Pasalnya, sejumlah kalangan menyebut jika pengendalian tidak dilakukan maka kuota BBM subsidi akan kembali jebol mencapai 53 juta kilo liter (kl) dari ketetapan kuota APBN 2013 sebanyak 46 juta kl.
(Widi Agustian)
