PLTA Asahan Harusnya Dikuasai RI, Bukan Jepang!

JAKARTA - Berbagai rekomendasi seputar rencana perpanjangan kontrak berpola build, operate, and transfer (BOT) oleh Nippon Asahan Aluminium (NAA) di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) makin menguak.

Bahkan, seolah tidak percaya dengan sikap pemerintah nantinya, Dosen IPB Iman Sugema mengatakan diperpanjang atau tidaknya kontrak perusahaan Jepang itu di Inalum, yang terpenting adalah bagaimana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan II di Sumatera Utara dapat dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah RI.

"Sekarang terserah Inalum itu tetap bisa dimiliki Jepang atau tidak, tapi yang penting kita punya kemerdekaan untuk pembangkit listrik," ungkap Iman saat Seminar "Penguasaan Saham Inalum: Oleh Negara untuk Rakyat" di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/6/2010).

Menurutnya, dengan pemerintah menguasai PLTA Asahan II yang berkapasitas 603 MW, maka bisa mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara dan sekitarnya. "Katakanlah di Sumut hanya memerlukan 200 MW, berarti ada kelebihan daya 400 MW. Kelebihan daya itu mungkin bisa dialihkan ke daerah lain di sekitarnya seperti Riau," imbuhnya.

Menurutnya, dengan dikuasainya pembangkit listrik oleh perusahaan Jepang tersebut, maka pemerintah sudah dirugikan hingga triliunan rupiah. Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk menghentikan kerugian ini. "Untuk itu, pemerintah harus hentikan kalkulasi kerugian negara yang tidak disadari ini," tukasnya.

Seperti diketahui, dalam proyek Inalum ini terdapat kapasitas PLTA 603 MW yang terdiri dari PLTA Sigura-gura berdaya 286 MW dan PLTA Tangga berdaya 317 MW. Seluruh kapasitas PLTA Asahan II tersebut digunakan untuk pasokan listrik ke PPA Kuala Tanjung berkapasitas 225 ribu ton aluminium per tahun.

"Maka, kalau ingin bernegosiasi dengan pihak Jepang itu, langsung saja pakai cara keras, laporkan ke arbitrase internasional dan KPK. Saya yakin mereka langsung menyerah asal mereka tidak dipenjara," tandasnya.