Industri Tambang Didominasi Politik

JAKARTA - Kasus pertambangan belakangan ini marak dibicarakan seiring terbukanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik pemerintah daerah (pemda), swasta, dan pengusaha itu sendiri.

Pengamat pertambangan, Marwan Batubara menegaskan, hal itu dikarenakan kepentingan pengusaha mengalahkan kepentingan lain, yaitu kepentingan bersama.

"Karena politik yang lebih dominan, negara jadi tidak dapat yang seharusnya, sehingga daerah setempat menjadi tertinggal," ungkapnya dalam diskusi "Warung Perubahan" di MNC Tower, Jakarta, Jumat (10/8/2012).

Marwan menambahkan, perlu perbaikan untuk membenahi masalah kecurangan tersebut, antara lain tentang peraturan atau UU, sisi dari pengusaha itu sendiri, dan penegakan hukum.

Dalam hal kecurangan ini, sebetulnya pengusaha dan masyarakat setempat dapat perlu bekerja sama dan berperan serta mengatasi kecurangan yang terjadi.

Pengusaha batu bara, Kris Bianto mengatakan, perlunya persiapan SDM yang matang, seperti pengoperasian alat berat, dan tentu saja dalam hal ini pengeluaran biaya yang besar.

"Selain cara CSR tersebut, ada beberapa cara lagi, yaitu dengan digunakannya PP lokal, dan jangan sampai dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu atau istilahnya preman-preman," ungkapnya.

(Widi Agustian)