Krisis Listrik Terjadi karena Pembebasan Lahan Lelet

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut permasalahan krisis listrik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dikarenakan tidak adanya kebijakan publik yang benar dan tepat. Selain itu, Jokowi menyayangkan daerah yang sering mati lampu namun sebenarnya memiliki sumber daya alam yang berlimpah.

"Banyak daerah yang melimpah energinya, seperti batu bara, gas dan lain-lainnya, tetapi di daerah itu semua listriknya hidup mati hidup mati, byarpet semua," sebut Jokowi saat acara Musrenbangnas dengan tema Pembangunan Berkualitas Menuju Bangsa Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

 

Untuk itu, Jokowi menyebut bahwa target pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW dalam lima tahun ke depan bukan target yang ambisius, melainkan target yang dapat dicapai.

"Kita berkeliling ke semua provinsi, mereka siap semua bangun pembangkit listrik, ada yang 2 ribu MW, 5 ribu MW, kalau ditotal banyak," jelasnya.

Menurut Jokowi, permasalahan krisis atau defisit listrik ini karena memang lamanya pengurusan izin dan pembebasan lahan. Menurut Jokowi, dalam laporan yang diterimanya, perizinan dibutuhkan sekira dua sampai lima tahun.

"Izin pertama yang saya dengar sampai dua tahun untuk pembangkit listrik, bisa sampai empat tahun, izin yang saya dengar terakhir waktu ke Sumatera Selatan, ini Pak Alex sudah enam tahun belum keluar,” katanya.

“Inilah problem utama kita. Pembebasan tanah dibutuhkan tiga sampai empat tahun. Kita kumpul di sini untuk selesaikan masalah ini," tukasnya.