Subsidi Tetap, Kebijakan Pemerintah yang Membingungkan

Karenanya, dia menilai pemerintah terbius euforia kerja dan kerja, sehingga memaksakan ada perubahan strategi mulai 1 Januari 2015. Padahal, kebijakan yang ditetapkan pemerintah di penghujung 2014 ini, terkesan belum dikaji secara komprehensif.

Meski demikian, pemerintah seperti telah mengambil arah secara gegabah, dengan mengeluarkan gasoline based dari JBT (Jenis BBM Tertentu), dan melepaskan ke harga pasar secara terselubung .

"Kebijakan Pemerintah tidak menyubsidi BBM RON 88 juga dapat dinilai publik sebagai peluang yang diberikan Pemerintah terhadap badan usaha swasta nasional lainnya termasuk pihak asing," tegasnya.

Selain itu, dengan kebijakan ini pemerintah dinilai telah melakukan kebijakan liberalisasi sektor hilir migas dan mempercayakan pasokan BBM yang menyangkut hajat hidup orang banyak kepada badan usaha non-milik negara dan pihak asing. "Ini bisa dipermasalahkan publik jika dikaitkan dengan UUD," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)