Pidato Kenegaraan Jokowi Tak Cerminkan Membangun Kemandirian Ekonomi

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah membacakan nota keuangan dan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkieflimansyah menilai dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Jokowi tidak mencerminkan adanya keinginan untuk membangun kemandirian ekonomi.

Dirinya pun menyayangkan, dalam pidato Jokowi tidak disinggung mengenai peningkatan ekspor bernilai tambah.

"Apa sih susahnya dalam event sebesar itu (Jokowi) mengatakan, kita mau misalnya meningkatkan nilai tambah supaya tidak lagi mengekspor bahan mentah. Bikin smelter saja satu contoh. Kalau smelter ini saya pesan untuk Freeport dan Newmont ya," tegas dia dalam diskusi Polemik Sindotrijaya Network dengan topik Catatan RAPBN 2016 di Warung Daun Cikini, Sabtu (15/8/2015).

Dirinya pun meminta pemerintah jangan hanya sekadar mewacanakan adanya kemandirian ekonomi bangsa. Hal tersebut harus direalisasikan dengan upaya-upaya pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

"70 tahun (Indonesia) merdeka, kemandirian ekonomi jangan hanya sekadar wacana," paparnya.

"Kalau kita selalu mengatakan bahwa prosesnya panjang, ya sampai kapan enggak akan mulai," sambungnya.

Di tempat yang sama Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Hendrawan Supratikno menegaskan, jangan sampai Indonesia menjadi negara yang ekonominya haus akan impor.

"Ekspor komoditi yang murah, tapi kita impor barang jadi. Itu jadi kita rugi dua sisi. Ini ganti Menteri Keuangan, ganti Presiden, template keuangannya tetap sama," tukasnya.